RADARCIREBON.ID – Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah menggema .
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kuningan turun ke jalan menyuarakan berbagai persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Elemen mahasiswa PMII, HMI, IMM, GMNI, dan KAMMI melontarkan kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Selama ini rakyat terus dibodohi, hanya saja banyak yang memilih diam. Tapi hari ini kami tidak akan diam. Kami tidak rela bangsa ini diobrak-abrik oleh oknum pejabat yang mengabaikan kepentingan rakyat.”
Baca Juga:Satlantas Kuningan Salurkan Bantuan Pupuk dan Herbisida untuk Petani Dana Desa Tersedot KDMP, Toto Kawal Aspirasi Warga Kuningan ke Provinsi
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mahasiswa menilai program yang digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi desa tersebut justru menyisakan berbagai persoalan, mulai dari regulasi yang belum jelas hingga dugaan pengalihan anggaran yang bersumber dari Dana Desa.
Mereka berpendapat bahwa pemotongan Dana Desa berpotensi menghambat pembangunan di tingkat desa. Kondisi infrastruktur pedesaan yang masih banyak mengalami kerusakan menjadi bukti bahwa kebutuhan dasar masyarakat pedesaan belum sepenuhnya terpenuhi.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan konsep gerai KDMP yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjadi wadah pemberdayaan produk lokal. Menurut mereka, produk yang dipasarkan masih didominasi barang-barang pabrikan yang tidak berbeda jauh dengan produk yang tersedia di toko modern.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian massa aksi. Mahasiswa menyoroti berbagai isu yang berkembang terkait dugaan monopoli rantai pasok bahan baku serta dugaan mark up harga dalam pelaksanaan program tersebut. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan Satgas MBG dalam memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan. Karena itu, mereka meminta pengawasan terhadap MBG dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.
“Di mana peran pengawas ketika muncul dugaan penyimpangan? Program yang menggunakan uang rakyat harus diawasi secara transparan dan akuntabel,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Persoalan ekonomi makro juga tak luput dari sorotan. Pelemahan nilai tukar rupiah disebut telah memicu efek domino terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi hingga meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.