RADARCIREBON.ID – Beragam persoalan yang dihadapi masyarakat pedesaan mengemuka dalam kegiatan pengawasan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm Apt di Desa Seda, Kecamatan Mandirancan, Kuningan. Mulai dari ancaman hama liar yang merusak lahan pertanian hingga dampak pemangkasan Dana Desa menjadi aspirasi utama yang disampaikan pemerintah desa.
Dalam dialog bersama masyarakat dan perangkat desa, perwakilan Pemerintah Desa Seda mengaku bersyukur karena desa yang berada di wilayah paling ujung Kecamatan Mandirancan itu akhirnya mendapat kunjungan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
“Mayoritas warga kami, sekitar 90 persen, berprofesi sebagai petani. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa manfaat bagi kemajuan Desa Seda,” ungkap perwakilan pemerintah desa.
Baca Juga:Lahan Kritis di Timur Kuningan Disiapkan Jadi Kawasan IndustriKunci Arah APBD 2027: Bupati Prioritaskan Pertanian, Green Tourism, dan Infrastruktur
Ia menjelaskan, persoalan terbesar yang dihadapi petani adalah serangan hama babi hutan dan monyet ekor panjang yang hampir setiap musim merusak tanaman warga. Komoditas seperti singkong, ubi jalar hingga tanaman pangan lainnya kerap menjadi sasaran sehingga hasil panen terus menurun.
Menurutnya, persoalan tersebut semakin terasa sejak perubahan status pengelolaan kawasan dari Perhutani menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Satwa liar yang sebelumnya berada di kawasan hutan kini semakin sering turun ke lahan pertanian warga dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit.
Selain persoalan pertanian, pemerintah desa juga menyoroti kebijakan pengurangan alokasi Dana Desa pada tahun ini yang dinilai berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan. Dari alokasi yang sebelumnya berkisar Rp750 juta, kini anggaran yang dapat dimanfaatkan desa jauh lebih terbatas setelah sebagian dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kondisi ini cukup berat bagi desa. Banyak program pembangunan yang sudah direncanakan akhirnya harus disesuaikan karena anggaran berkurang cukup besar. Padahal jalan usaha tani, pemeliharaan infrastruktur hingga jalan poros desa yang menjadi akses utama masyarakat masih membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat Toto Suharto mengatakan persoalan yang disampaikan Desa Seda bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Dalam rangkaian kegiatan pengawasan di berbagai daerah, hampir seluruh pemerintah desa menyampaikan keluhan serupa, terutama terkait berkurangnya ruang fiskal akibat pemangkasan Dana Desa.