RADARCIREBON.ID–Besarnya potensi ekonomi yang tercipta dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya dirasakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga kini, kontribusi BUMDes dalam rantai pasok bahan baku program tersebut masih jauh dari harapan.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Oktober 2025 menunjukkan keterlibatan BUMDes sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG baru mencapai 1,6 persen. Angka tersebut tertinggal cukup jauh dibandingkan koperasi yang telah berkontribusi sebesar 6,9 persen.
Fakta itu disampaikan Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Niken Gandini, dalam Focus Group Discussion (FGD) daring bertajuk Membangun Ekosistem Distribusi Kebutuhan Bahan Baku MBG. Dalam forum tersebut, BGN menegaskan pentingnya memperkuat peran BUMDes agar tujuan program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis desa.
Baca Juga:Mahasiswa Kuningan Soroti KDMP, MBG hingga Pelemahan RupiahDukungan Pusat Menguat, JLTS Kuningan Ditargetkan Fungsional Sepanjang 5 Kilometer pada 2027
Rendahnya tingkat partisipasi BUMDes tersebut memantik perhatian para pelaku usaha desa di Kabupaten Kuningan. Mereka menilai semangat pemberdayaan ekonomi desa yang menjadi salah satu tujuan utama MBG belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi di lapangan.
Direktur BUMDes Bangkit Sejahtera Desa Kapandayan, Muhamad Syafi’i, mengatakan banyak BUMDes di Kuningan sebenarnya memiliki kapasitas dan kesiapan untuk menjadi pemasok bahan baku bagi dapur MBG. Namun, upaya tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan ketika menjalin kerja sama dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ini momentum penting. Kami membutuhkan keterbukaan dari pihak SPPG agar BUMDes bisa ikut serta menyukseskan program nasional ini. Jangan sampai peluang ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat desa justru terlewat begitu saja,” ujarnya.
Menurut Syafi’i, persoalan harga kerap menjadi alasan yang membuat BUMDes sulit masuk ke dalam rantai pasok MBG. Padahal, jika mengacu pada petunjuk teknis dan sistem tata kelola yang telah disusun BGN, BUMDes semestinya memperoleh ruang yang lebih besar karena program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa dan mendorong pemanfaatan produk lokal.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kuningan. Bahkan, diperlukan langkah konkret berupa kebijakan daerah yang mampu menjembatani kepentingan BUMDes dengan kebutuhan pasokan dapur MBG.