INDRAMAYU– Adanya wacana Provinsi “Tatar Sunda” mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat di Jawa Barat. Bukan saja datang dari kalangan akademisi ataupun organisasi masyarakat. Penolakan itu juga datang dari kalangan budayawan di Kabupaten Indramayu.
Penolakan datang dari pegiat kebudayaan di Kabupaten Indramayu yang juga merupakan Ketua Yayasan Indramayu Historia Indramayu, Nang Sadewo. Dirinya mengungkapkan, pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda bukan hal yang sederhana, membutuhkan kajian yang sangat detil dan mendalam.
Sehingga, apabila ada segelintir orang atas nama komunitas tertentu yang mengatakan bahwa Jabar didominasi oleh 75% Suku Sunda dan sisanya adalah suku lain, seperti Jawa, dan lainnya, tidak bisa dijadikan dasar acuan perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Dua Pengedar Tembakau Sintetis Berhasil Diciduk Sat Narkoba Polres MajalengkaEmpat Hari Hilang Kontak, Pria Ditemukan Meninggal Tergantung di Kebun Cirendang
“Jawa Barat dengan sejarah panjangnya, dan hari ini dengan statistik pembangunan yang berkembang, sudah dihuni berbagai etnis yang datang. Nilai – nilai sejarah itu bukan ke-aku-an, tapi justru harus berbaur dengan kondisi yang berkembang. Khususnya di Jawa Barat dengan 27 kabupaten/kota,” kata Nang Sadewo, Rabu (8/7).
Sehingga, secara tegas, Nang Sadewo menolak wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang saat ini menjadi kisruh dan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Jawa Barat.
“Saya menolak terkait wacana Tatar Sunda. Apalagi pengusulnya pengusul komunitas. Yang kedua, saya berharap, parlemen (DPRD Provinsi Jawa Barat), terutama komisi terkait, harus hati-hati menerima audiensi atau usulan-usulan yang bisa membuat perpecahan,” tegasnya.
Ia lebih sepakat apabila Tatar Sunda sebagai museum besar pusat informasi keberadaan tentang perjalanan kejayaan Sunda Land sampai kejayaan Jaya Dewata Prabu Siliwangi. Sehingga, memoria atau kenangan bahwa Tatar Sunda itu pernah ada.
“Sekali lagi saya tegaskan menolak wacana itu dan tidak usah dilanjut pembahasannya. Justru ini bisa menyebabkan kekisruhan. Karena ada yang lebih urgen dibandingan ubah nama. Seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga pemerintah fokus membahas terkait peningkatan kesejahteraan penduduk Jawa Barat,” paparnya.
Menutup perbincangan, Nang Sadewo mengungkapkan, apapun dalilnya, Jawa Barat sekarang diisi boleh berbagai suku atau etnis yang dominan, bukan saja Suku Sunda dan Jawa. “Pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda tidak kembali menjadi pembahasan di parlemen, karena bisa menyebabkan kekisruhan di masyarakat. Bahas-bahas yang penting saja untuk kesejahteraan penduduk Jawa Barat. Karena saat ini penduduk lebih membutuhkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tutup Nang Sadewo. (oni)