RADARCIREBON.ID – Sekitar 42 ribu kendaraan bermotor di Kota Cirebon tercatat masih menunggak pajak. Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Cirebon terus melakukan berbagai upaya.
Salah satunya dengan rajin menggelar Operasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Cirebon Kota.
Pekan lalu, operasi gabungan digelar di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Siliwangi, dan Jalan Kesambi Raya.
Baca Juga:Bersiap Terbang untuk Lawan Timor Leste di Thailand Kepemimpinan Polres Ciko Resmi Berganti, Bimantoro Resmi Masuk Gantikan Eko Iskandar
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Arif Kurniawan, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kota Cirebon turut mendukung kegiatan itu karena memperoleh pendapatan dari opsen pajak kendaraan bermotor.
“Minggu lalu operasi dilaksanakan pada Selasa, Rabu, dan Kamis di beberapa ruas jalan. Kegiatan ini bertujuan mendorong pemilik kendaraan yang masih menunggak agar segera memenuhi kewajibannya,” ujar Arif kepada Radar Cirebon.
Namun, hasil operasi belum sesuai harapan. Banyak pengendara diduga sengaja menghindari lokasi pemeriksaan sehingga jumlah kendaraan yang berhasil dijaring relatif sedikit.
“Kalau ada kegiatan seperti ini biasanya kami bisa menjaring sekitar 130 kendaraan per hari. Tetapi pada operasi kemarin hanya sekitar 30 kendaraan per hari karena banyak pengendara yang menghindari lokasi pemeriksaan. Mungkin mereka sudah mengetahui ada operasi kepolisian di sana,” katanya.
Selama tiga hari pelaksanaan, jumlah kendaraan yang terjaring masih jauh dari total sekitar 42 ribu kendaraan yang tercatat menunggak pajak di Kota Cirebon. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas operasi di lapangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, Kepala P3DW Kota Cirebon, Aep Saeful Bahri, menegaskan bahwa pemeriksaan kendaraan di jalan bukan semata-mata untuk mengejar target penerimaan pajak daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut lebih diarahkan sebagai shock therapy atau terapi kejut agar masyarakat menyadari masih memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan.
Baca Juga:Presiden Prabowo Subianto melantik PPM IPDN Angkatan ke-33Door to Door Kejar Pajak, Kepala BPKAD: Pihak P3DW Butuh Tambahan Tenaga untuk Pendataan Kendaraan Bermotor
“Targetnya bukan mengejar nominal penerimaan, tetapi memberikan terapi kejut kepada masyarakat agar sadar masih memiliki tunggakan pajak kendaraan,” ujarnya.