Sementara itu, tokoh masyarakat Kuningan, H Yayan Sofyan, berpandangan bahwa perubahan nama Provinsi Jawa Barat bukan menjadi kebutuhan yang paling mendesak untuk saat ini. Menurutnya, masih banyak persoalan yang lebih penting untuk mendapat perhatian pemerintah.
Yayan menilai nama Jawa Barat maupun sebutan West Java telah dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nama tersebut juga memiliki nilai historis dan identitas yang telah melekat selama puluhan tahun.
Menurutnya, upaya menjaga eksistensi budaya Sunda tidak harus dilakukan melalui perubahan nama provinsi. Langkah yang lebih penting adalah memperkuat penggunaan bahasa Sunda, melestarikan tradisi daerah, serta meningkatkan kualitas pendidikan budaya bagi generasi muda.
Baca Juga:Woodland Kuningan Jadi Buruan Wisatawan Selama Liburan SekolahPKB Kuningan Kritik APBD 2025: WTP Bukan Tolok Ukur, PAD Seret-Belanja Pegawai Dominan
“Yang lebih penting adalah menjaga kelestarian bahasa dan budaya Sunda. Persoalan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi terkait perubahan nama daerah merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati. Namun, pemerintah dan para pemangku kebijakan diharapkan lebih memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan wacana perubahan identitas administratif daerah.
Hingga kini, wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat masih sebatas aspirasi dan belum memasuki tahapan pembahasan resmi. Apabila berlanjut, prosesnya harus mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (ags)