RADARCIREBON.ID – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2025 tidak serta merta menjadi cerminan keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menilai masih banyak persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi, terutama terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kuningan, Hj Inayah Hadiatnika, dalam rapat paripurna DPRD yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga:Euforia Juara Nasional, Proton FC Diarak Keliling Kuningan, Siap Datangkan Pemain Asing Musim DepanDesa Keluhkan Pemangkasan Anggaran, Toto: KDMP Baik, Tapi Pembangunan Jangan Sampai Terhenti
Menurut Fraksi PKB, opini WTP hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, capaian tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, mulai dari efektivitas penggunaan anggaran, efisiensi belanja, penentuan skala prioritas hingga penguatan integritas dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Inayah.
PKB menilai sejumlah indikator pembangunan daerah masih menunjukkan tantangan yang cukup besar. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum meratanya kesejahteraan masyarakat, masih ditemukannya kasus stunting dan gizi buruk, serta kualitas sumber daya manusia yang dinilai belum optimal menjadi catatan yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Di sektor ekonomi, Fraksi PKB juga menilai daya saing daerah belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut tercermin dari melemahnya daya beli masyarakat, sepinya aktivitas di pasar-pasar tradisional, kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, hingga terbatasnya peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat.
Sorotan utama Fraksi PKB tertuju pada kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka mempertanyakan rendahnya realisasi PAD yang hanya mencapai Rp379,88 miliar atau 79,30 persen dari target Rp479,05 miliar. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor retribusi daerah yang hanya terealisasi Rp145,13 miliar atau 67,76 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurut PKB, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait penyebab rendahnya capaian tersebut, mengingat persoalan serupa terus berulang dari tahun ke tahun.