Untuk memperbaiki kinerja eksekutif, kata politisi PDIP itu, perlu banyak dialog dan edukasi. Ia juga mengingatkan para politisi di parlemen agar tetap memegang teguh fungsi mereka sebagai pembela rakyat dengan bersikap kritis. Jangan sampai fungsi pengawasan melemah karena terjebak pada konflik kepentingan (conflict of interest) jangka pendek yang justru merugikan masyarakat luas.
Pihak legislatif didesak untuk segera memanggil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari pihak eksekutif ke gedung dewan untuk melakukan klarifikasi. Dewan harus mempertanyakan secara detail mengenai dasar penentuan estimasi target PAD serta sektor mana saja yang pencapaiannya belum memenuhi standar otentik.
Beberapa sektor yang disorot mulai Pajak kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi parkir, dan pendapatan dari sektor kesehatan. Kata Suryana, transparansi merupakan jawaban paling konkret untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menggenjot pendapatan. Secara ideal, capaian target PAD pada paruh pertama tahun atau semester pertama minimal sudah harus menyentuh angka 60 persen.
Baca Juga:Haji 2027, Beban Jamaah Haji akan DipangkasArgentina vs Swiss Piala Dunia 2026, Siapkan Segala Cara Hentikan Messi
Ia menegaskan, kritik keras yang disampaikannya ini bukan didasari atas rasa benci terhadap pemerintah, melainkan sebagai bentuk dorongan dan motivasi agar etos kerja birokrasi dapat ditingkatkan demi kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. (abd)