RADARCIREBON.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon memberikan sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori SE MSi menilai, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Terutama meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperbaiki kualitas layanan publik.
Baca Juga:MPLS di Kota Cirebon Penuh Warna, Datang Sejak Subuh, Menangis hingga Guru Jadi "Ortu Instan"Masuk Tahun Ajaran Baru, Harga Ayam dan Minyak Goreng Curah Naik
“Kami memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kinerja pendapatan daerah yang dinilai belum mengalami peningkatan secara signifikan,” ujar RHB –sapaan akrabnya, kepada Radar Cirebon.
Kata RHB, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat pendapatan menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan.
“Maka, eksekutif harus menghadirkan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya.
Menurutnya, digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi harus terus diperkuat. Dengan sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, anpa membebani masyarakat dengan kebijakan kenaikan tarif.
“Dengan demikian, kebocoran penerimaan dapat ditekan sehingga PAD meningkat dan kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” jelasnya.
Selain persoalan pendapatan, lanjut RHB, pihaknya juga menyoroti pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal.
“Penanganan persoalan persampahan juga menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian karena hingga kini masih memerlukan pembenahan secara serius oleh eksekutif,” ucapnya.
Baca Juga:HIMKI Gelar Furniture Bootcamp di CirebonDulu hanya 4 Murid, Kini Bisa Rekrut 11 Siswa Baru di SDN Mulyasari Losari Cirebon
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih fleksibel, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada skala prioritas agar APBD benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Ia menambahkan, melalui alokasi anggaran yang lebih besar pada tahun 2026 dan rancangan yang lebih matang dalam KUA-PPAS 2027. Pihaknya berharap pemerintah daerah mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan.
“Dengan demikian, manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon,” tandasnya. (sam)