Soroti PAD Parkir dan Tagihan PJU, DPRD Cirebon Dorong Dishub Lakukan Evaluasi Total

SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON
PEMBAHASAN: Banggar DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan pembahasan KUA-PPAS tahun 2027 termasuk soal retribusi parkir dan tagihan PJU, kemarin.
0 Komentar

“Target Rp2,6 miliar itu menurut kami masih bisa ditingkatkan, terutama jika pengelolaan parkir di pasar-pasar daerah dilakukan secara lebih optimal,” kata Cakra.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti luas wilayah Kabupaten Cirebon yang mencapai sekitar 1.000 kilometer persegi, dengan jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah kendaraan di Kabupaten Cirebon saat ini mencapai sekitar 850 ribu unit.

Baca Juga:Daging Ayam Tembus Rp40 RibuDandim Kuningan Resmikan Jembatan Garuda Desa Cibuntu 

“Dengan luas wilayah dan jumlah kendaraan yang begitu besar, potensi retribusi parkir seharusnya bisa memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabid Sarana Dishub Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Qodaru Ramdhon SSi MM mengakui, menghadapi tantangan besar dari sisi target pendapatan.

Menurutnya, target yang telah ditetapkan pemerintah Rp2,6 miliar dinilai terlalu besar.

Sementara hingga pertengahan tahun, realisasinya baru sekitar Rp700 juta.

“Target ini terlalu tinggi jika dibandingkan dengan potensi riil yang dimiliki Kabupaten Cirebon saat ini,” ujar Nunu kepada Radar Cirbeon, Kamis (30/7).

Besarnya target PAD juga dipengaruhi berbagai faktor. Selain masih banyaknya parkir liar yang belum masuk sistem, keterbatasan personel pengawas di lapangan menjadi kendala tersendiri.

Selain itu, faktor cuaca yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan retribusi parkir on street. Saat hujan turun, aktivitas parkir di pinggir jalan praktis menurun drastis. (sam)

0 Komentar