RADARCIREBON.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenjhaj) memperkuat sinergi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam menyiapkan penyelenggaraan Haji 2027. Kolaborasi diarahkan untuk mewujudkan Tri Sukses Haji: sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban.
Menhaj Mochamad Irfan Yusuf mengatakan evaluasi Haji 2026 harus menjadi dasar pembenahan layanan tahun depan. Hal itu disampaikan Menhaj dalam kegiatan Silaturahmi Akbar dan Rapat Koordinasi KBIHU se Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
“Fokus kita bukan hanya keberangkatan dan pemulangan, tetapi juga kualitas pembinaan, perlindungan jamaah, ketertiban data, kesehatan, dan kepatuhan seluruh ekosistem layanan,” ujar Menhaj pada acara tersebut.
Baca Juga:Seleksi Direksi BUMD Kabupaten Cirebon Masuk Babak AkhirBantuan 200 Becak Listrik dari Presiden Tiba di Cirebon, Penerima Minimal Usia 55, Ada Pelatihan Dulu
Pada Haji 2026, Embarkasi dan Debarkasi Surabaya melayani 116 kloter dengan 43.537 jamaah dan 463 petugas kloter. Sebanyak 39.462 jamaah atau sekitar 91 persen tercatat tergabung dalam KBIHU.
Menhaj meminta proses verifikasi data calon jamaah diperketat, mulai dari nomor porsi, NIK, status pelunasan, paspor, hasil istithaah kesehatan, hubungan keluarga, hingga penempatan kloter. “Tidak boleh ada manipulasi hubungan keluarga, perubahan identitas, atau perpindahan kloter tanpa dasar. Keadilan antrean harus dijaga. Hak jamaah tidak boleh dirusak oleh permainan data,” tegasnya.
Kemenhaj juga akan memperkuat istithaah kesehatan berbasis profil risiko. Dari 77 jamaah yang wafat di Arab Saudi pada operasional Haji 2026, sebanyak 62 di antaranya berusia 61 tahun ke atas. Karena itu, jamaah lansia dan berisiko tinggi harus mendapatkan pemantauan dan pendampingan sejak sebelum keberangkatan.
Dalam aspek pembinaan, Haji 2027 direncanakan memiliki tujuh kali manasik, termasuk dua kali manasik kesehatan. Materi akan diperkuat dengan simulasi pergerakan, pemahaman rukhsah, murur, tanazul, safari wukuf, serta ketentuan hadyu dan dam.
Menhaj juga menegaskan KBIHU harus menjadi mitra strategis pemerintah yang patuh regulasi. KBIHU tidak boleh janjikan penggabungan jamaah, perpindahan kloter, percepatan keberangkatan, maupun fasilitas lain di luar kewenangannya.
Selain itu, Kemenhaj meminta edukasi umrah aman dan pencegahan haji nonprosedural terus diperluas. Masyarakat diingatkan bahwa ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji dan melalui jalur penyelenggaraan resmi.