RADARCIREBON – Kursi Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon segera terisi. Seleksi yang dilakukan Pemkab Cirebon memasuki babak akhir pada Rabu (26/8/2026) dengan agenda wawancara antara Bupati Imron MAg selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal) dengan nama-nama calon direktur utama.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Cirebon Imron MAg mengatakan proses seleksi tak sekadar mencari orang yang mampu duduk di kursi pimpinan. Menurutnya, ada target yang harus dikejar setelah nama yang terpilih dilantik.
“Saat wawancara, para calon direksi diuji mengenai strategi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama wilayah yang sampai sekarang belum terlayani jaringan air minum,” ujar Imron kepada Radar Cirebon.
Baca Juga:Puncak Pelal Digelar Serentak, Lima Abad Merawat Tradisi Sakral Panjang JimatKPBU APJ Dikepung Penolakan, SRCM Ingin Audiensi di Gedung DPRD Kota Cirebon
Ia menjelaskan, direksi terpilih akan diberi waktu 2,5 tahun untuk membuktikan kinerjanya. Target tersebut menjadi ukuran apakah mereka layak dipertahankan atau tidak. Jika target tidak tercapai, bukan tidak mungkin dicopot. “Kalau tidak memenuhi target, bisa dicopot,” tegasnya.
Untuk posisi Dewan Pengawas, kata Imron, Pemkab Cirebon hanya menempatkan satu orang. Yakni, unsur birokrat dipilih untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan laporan dan masukan kepada pemerintah daerah. “Pengawasan itu dianggap penting agar persoalan di tubuh perusahaan daerah tidak terlambat diketahui kepala daerah,” terangnya.
Kata Imron, usai seleksi tahap akhir, tiga nama calon direksi Perumda Air Minum Tirta Jati yang dinyatakan lolos akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Selain seleksi Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati, lanjut Imron, Pemkab Cirebon juga tengah menyiapkan struktur awal BUMD baru, yakni Perseroan Daerah Perdagangan Barang dan Jasa Cherbon Nagari. BUMD ini diproyeksikan menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat. “Tapi, perusahaan ini tidak akan langsung diisi banyak pejabat. Untuk tahap awal, pemkab hanya akan mengangkat seorang Direktur Utama dan satu Dewan Pengawas,” kata Imron.
Untuk penambahan personel, tambah Imron, dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan. “Konsep bisnisnya dibuat sederhana, BUMD menjadi tangan pemerintah daerah ketika pemerintah tidak bisa masuk langsung ke kegiatan bisnis,” paparnya.