RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan perlindungan Gunung Ciremai harus menjadi prinsip utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan. Seluruh kawasan gunung hingga kaki Ciremai dinilai harus dijaga dari perubahan fungsi yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-528 Kuningan, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, Gunung Ciremai tidak sekadar menjadi bentang alam, tetapi memiliki fungsi strategis sebagai kawasan konservasi, sumber air, sekaligus penopang sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Baca Juga:Personel Polsek Sukagumiwang Bantu Warga Kehabisan Ongkos PulangDosen Polindra Edukasi Kesehatan Siswa SMP Nurul Halim Widasari, Kampanyekan Bebas Rokok
Karena itu, ia meminta penyusunan tata ruang harus memberikan perlindungan terhadap kawasan ekologis, terutama sumber resapan dan sumber air. Menurutnya, keberadaan Gunung Ciremai beserta seluruh kaki gunungnya harus tetap dipertahankan.
“Tata ruangnya harus memberikan perlindungan pada sumber-sumber resapan air, sumber-sumber air, daerah ekologi. Paling utama Gunung Ciremai dan seluruh kakinya harus terjaga dan tidak boleh mengalami perubahan fungsi,” tegasnya.
KDM juga meminta Pemkab Kuningan menjadikan filosofi tata ruang warisan leluhur Sunda sebagai pijakan dalam mengatur pemanfaatan ruang. Kawasan pegunungan, kata dia, harus tetap dipenuhi pepohonan, sedangkan lembah berfungsi sebagai daerah resapan dan kolam. Sementara itu, kawasan dataran rendah perlu dipertahankan sebagai lahan persawahan.
Ia menilai posisi Kuningan sebagai daerah hulu sekaligus kawasan konservasi membuat kelestarian Gunung Ciremai memiliki dampak yang luas. Kerusakan kawasan tersebut tidak hanya mengancam ketersediaan sumber air, tetapi juga dapat memengaruhi kawasan bersejarah Linggarjati, ekosistem ikan kancra hingga sektor pariwisata.
“Tanpa kelestarian Gunung Ciremai, kawasan bersejarah Linggarjati, keberlangsungan ekosistem ikan kancra, hingga kedatangan para wisatawan tidak akan pernah terwujud,” tandasnya.
Ia turut mengingatkan ancaman alih fungsi lahan yang masih kerap terjadi dengan mengabaikan ketentuan RTRW. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan kelestarian lingkungan, meskipun didukung kajian akademis maupun kepentingan investasi.
Kuningan, lanjutnya, tidak boleh mengulangi kesalahan daerah lain yang mengalami kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali. Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata harus berjalan beriringan dengan perlindungan kawasan ekologis.