RADARCIREBON.ID- JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dalam aspek keamanan pangan dan pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi perhatian utama.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, berdasarkan pemetaan dan evaluasi internal terhadap kasus yang terjadi, sekitar 80-90 persen berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP dalam proses pengelolaan makanan. “Dari kasus keracunan yang ada, kalau kita breakdown itu 80-90 persen itu karena tidak taat SOP,” ujar Sudaryono usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI.
Ia menjelaskan, ketidakpatuhan tersebut antara lain berkaitan dengan proses penyimpanan bahan makanan, penerimaan barang, pengendalian suhu, hingga waktu konsumsi makanan. “Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tak taat SOP terkait suhu dan waktu, konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu,” jelasnya.
Baca Juga:Prabowo Paparkan Program MBG hingga Ketahanan PanganGonjang-ganjing Pengisian Kursi BUMD di Kabupaten Cirebon, Setelah Dangi, Kini Nanan yang Disebut
Untuk memperkuat pengawasan, BGN telah melakukan berbagai pembenahan dalam tata kelola operasional, termasuk pengaturan jam kerja kepala dapur dan pengawas agar pengawasan dapat dilakukan sejak dini hari maupun sore hari.
Menurutnya, langkah tersebut sempat menunjukkan hasil positif selama beberapa pekan. Namun, munculnya kembali laporan gangguan kesehatan di sejumlah daerah menjadi tantangan yang harus segera direspons.
“Ini tentu saja kami sangat terpukul sebetulnya, tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah. Insya Allah ini kami kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” ujar Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono.
Ia mengatakan BGN terus melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola, sistem, peraturan, teknologi informasi, pelaporan hingga pengawasan.
Menurutnya, penguatan tata kelola dan kepatuhan SOP menjadi bagian penting untuk memastikan MBG tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan dan memberikan manfaat secara optimal kepada penerima manfaat.
PERKUAT ASPEK TEKNIS
Masih pada kesempatan RDP tersebut, Sudaryono mengatakan pihaknya memperkuat aspek teknis penyelenggaraan MBG melalui dukungan anggaran Tahun 2027 untuk standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kapasitas petugas penjamah makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.