RADARCIREBON.ID – Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon tak bisa tuntas dalam waktu dekat. Butuh anggaran besar untuk menuntaskannya. Sekitar Rp720 miliar lagi.
Kebutuhan itu mencakup perbaikan jalan rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Masalahnya, kemampuan anggaran daerah setiap tahun jauh dari angka kebutuhan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Sunanto SSTP MSi mengatakan, jaringan jalan kabupaten saat ini mencapai 1.240,304 kilomter (km).
Baca Juga:Musim Hujan Mundur, 12 Desa Alami Krisis Air BersihSKCK Online Mulai Diuji Coba di Majalengka, Warga Bisa Daftar Lewat Super App Polri
Jumlah tersebut, terbagi di 564 ruas jalan dan ditetapkan melalui SK Jalan Kabupaten. “Dari total jaringan, sebanyak 1.054,022 km berada dalam kondisi mantap. Sementara 65,592 km mengalami rusak ringan dan 120,690 km masuk kategori rusak berat,” ujar Sunanto kepada Radar Cirebon, kemarin.
Artinya, kata Sunanto, masih ada sekitar 186 km jalan yang membutuhkan penanganan, baik melalui perbaikan maupun pemeliharaan agar kerusakan tidak semakin meluas.
“Semua ruas jalan yang ditetapkan dalam SK Jalan Kabupaten semuanya menjadi prioritas kami,” terangnya.
Rencananya, kata Sunanto, perbaikan jalan bisa tuntas di tahun 2029. Namun, alokasi anggaran perbaikan infrastruktur harus berkelanjutan.
“Sayangnya, kebutuhan penanganan jalan tidak sebanding dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia setiap tahunnya,” katanya.
Pada 2026, misalnya, DPUTR mendapatkan alokasi dari APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp205,154 miliar untuk penanganan jalan.
Selain itu, terdapat dukungan APBD Provinsi Jawa Barat melalui Instruksi Gubernur sebesar Rp11,784 miliar.
Baca Juga:Angkutan Sampah Terhenti Dua Hari, DLH Kerahkan Alat Berat, Kebakaran di TPA Gunung Santri Berhasil DipadamkanDiadukan Warga, Komdigi Cek Paparan Radiasi Tower
“DPUTR juga mengusulkan anggaran melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah sebesar Rp78,489 miliar,” tuturnya.
“Jika seluruh sumber anggaran tersebut dibandingkan dengan kebutuhan sekitar Rp720 miliar, terlihat jelas bahwa penanganan jaringan jalan tidak mungkin dilakukan sekaligus,” ucapnya.
Kata Nanto –sapaan akrabnya, DPUTR pun tidak hanya melihat jalan dari tingkat kerusakan.
Ruas yang berada di wilayah perbatasan maupun jalan penghubung antar kecamatan turut menjadi perhatian.
Sebab, menyangkut konektivitas dan aktivitas masyarakat. “Artinya, kondisi kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon tidak selalu seragam,” imbuhnya.
Dalam satu ruas, misalnya, terdapat titik yang mengalami kerusakan berat, sementara bagian lainnya masih dalam kondisi baik atau sedang.