RADARCIREBON.ID – Pemerintah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Rakor strategis ini dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Kesehatan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Perhubungan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta perwakilan maskapai penerbangan nasional dan internasional.
Rapat membahas sejumlah isu strategis, meliputi pemantapan layanan jamaah, mitigasi risiko kesehatan, serta pengetatan aspek istithaah kesehatan sebagai prasyarat keberangkatan jamaah haji Indonesia.
Baca Juga:Perputaran Uang MBG Rp600 Miliar per Hari di Kalangan Petani, Pembudidaya dan PeternakHarga BBM Subsidi Tidak Naik sampai Akhir Tahun, Bahlil Sebut Stok Dijaga di Atas Standar Minimum
Pemerintah juga menerima informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi melalui Duta Besar Republik Indonesia terkait kesiapan penuh dalam menerima jamaah haji tahun ini.
Meski demikian, pemerintah menegaskan pentingnya kesiapan menyeluruh dari sisi layanan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan.
Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa kualitas layanan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah.
“Seluruh aspek layanan kepada jemaah harus dipersiapkan secara matang, mulai dari embarkasi di dalam negeri, transportasi udara, hingga pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina melalui koordinasi lintas sektor yang intensif,” tegasnya.
Sejumlah langkah strategis yang menjadi perhatian dalam Rakor. Pertama, penguatan aspek keamanan jemaah sebagai prioritas utama. Pemerintah menekankan pentingnya mitigasi risiko, termasuk penyesuaian rute penerbangan guna menghindari wilayah konflik di kawasan Timur Tengah.
Kedua, pengetatan standar istithaah kesehatan. Pemerintah memastikan bahwa jemaah yang diberangkatkan berada dalam kondisi fisik dan mental yang memadai melalui proses skrining dan pembinaan kesehatan yang komprehensif.
Ketiga, penguatan layanan haji inklusif. Penyelenggaraan haji tahun ini diarahkan semakin ramah terhadap jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta perempuan, melalui penyediaan fasilitas dan layanan yang adaptif.
Baca Juga:Bahlil Umumkan Kabar Gembira: Indonesia Dapat Pasokan Minyak dari RusiaAS – Iran Batal Damai, 5 Hal Ini Jadi Pengganjal, Salah Satunya soal Selat Hormuz
Keempat, penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan terus dioptimalkan guna memastikan seluruh layanan berjalan terintegrasi.