RADARCIREBON.ID -Pemerintah Kabupaten Cirebon telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam proses lelang proyek.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon H Hendra Nirmala SSos MSi saat menemui pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa (Sema) Cirebon di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (28/4).
Lebih lanjut, dijelaskan Hendra, hingga awal 2026 pemerintah daerah telah merealisasikan 27 paket peningkatan jalan, sementara 90 paket lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Baca Juga:Sungai di Kota Cirebon Penuh Tumpukan Sampah, BBWS Tegaskan Tanggung Jawab Bersama, Puji Aksi WalikotaSantri Al Hikmah Raih Perak Panahan Tingkat Jabar
“Anggaran infrastruktur sebesar Rp243 miliar telah dialokasikan dan prosesnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, termasuk melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Prinsipnya kami konsisten pada transparansi,” ungkap Hendra.
Sedangkan, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto SSTP MSi menjelaskan, kebutuhan ideal untuk penanganan jalan di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar Rp1 triliun.
Namun, saat ini baru sekitar Rp243 miliar yang dapat dianggarkan, sehingga penanganan dilakukan secara bertahap dan diproyeksikan membutuhkan waktu hingga empat tahun.
Mantan Kabag Umum ini memastikan, pihaknya akan membuka informasi ruas jalan mana saja yang masuk program peningkatan maupun pemeliharaan pada 2026 melalui media sosial dan kanal resmi pemerintah.
“Kami akan sampaikan secara terbuka titik-titik pekerjaan, kebutuhan dan kekurangannya. Transparansi bisa dilihat melalui sistem,” kata Sunanto.
Sementara itu, aktivis Sema Cirebon menuntut transparansi pengelolaan APBD 2026, sekaligus mendesak daerah menuntaskan persoalan infrastruktur sampah hingga dugaan penyelewengan anggaran.
Ketua Umum Sema, Kemas Adhitya, menegaskan, aksi itu merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa untuk memastikan APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Baca Juga:Asep Syaefurrachman Pimpin MGMP PAI SMP Satpol PP Cirebon Warning PKL Tak Berjualan di Atas Trotoar dan Badan Jalan
Menurutnya, anggaran besar yang digelontorkan pemerintah semestinya mampu menjawab persoalan mendasar di Kabupaten Cirebon.
Namun di lapangan, pihaknya masih menemukan banyak kondisi yang dinilai jauh dari harapan.
“Kami ingin anggaran ini transparan, dan efisien. Jalan masih banyak rusak, persoalan sampah juga belum tertangani. Ini warning bagi legislatif dan eksekutif agar tidak ada praktik korupsi,” tegasnya.
Adhitya juga menyoroti pengelolaan anggaran di sektor pekerjaan umum yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius.
Ia menilai besarnya anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercermin pada kualitas infrastruktur di lapangan.