Sorotan juga datang dari DPD KNPI Kota Cirebon. Ketua DPD KNPI Kota Cirebon Jaka Permana SH mengatakan pemerintah daerah seharusnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, bukan justru disibukkan dengan persoalan internal yang menjadi konsumsi publik.
Menurutnya, kota ini masih menghadapi tantangan besar pascapandemi. Persoalan infrastruktur, sampah, pengangguran, hingga pelayanan publik membutuhkan pimpinan yang solid agar program pembangunan berjalan efektif.
“Bagaimana mungkin persoalan kota bisa dibereskan jika pemimpinnya saja tidak saling berbicara. Ketidakharmonisan ini berdampak langsung pada birokrasi yang bingung dalam mengambil arah kebijakan,” ujar Jaka, Kamis (7/5/2026).
Baca Juga:Kementerian Agama (Kemenag) Membuka Jalur Strategis, Santri Bisa Kuliah S1-S2 Lebih SingkatWawali Cirebon Merasa Dipinggirkan, Tak Dilibatkan Dalam Perekrutan Dewas dan Direksi BUMD
Ia mengingatkan, jabatan kepala daerah merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena itu, semangat membangun Kota Cirebon yang dibawa sejak awal kepemimpinan harus tetap menjadi pegangan bersama. “Semangat membangun Kota Cirebon harus menjadi kompas utama, bukan ego sektoral atau kepentingan pribadi,” tegasnya.
KNPI juga meminta adanya pembagian tugas yang jelas, adil dan proporsional antara wali kota dan wakil wali kota agar roda pemerintahan berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di internal birokrasi. Selain itu, KNPI mendorong kedua pimpinan daerah segera memperbaiki komunikasi dan memperkuat kembali sinergi demi kepentingan masyarakat serta keberlanjutan program pembangunan. “Pemuda butuh keteladanan, bukan tontonan ketidakserasian. Segera beresin kota dengan kolaborasi, bukan dengan saling mengunci,” katanya. (abd/ade)