Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat juga terus dilakukan terkait kemungkinan pembukaan formasi ASN di masa mendatang, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tetap melakukan pemetaan kebutuhan pegawai. Karena pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun jumlah pegawai terbatas,” pungkasnya. (den)