Igo menjelaskan, SPPG Kejaksan-Kesenden saat ini melayani sebanyak 2.006 penerima manfaat. Program tersebut menjangkau sekitar 320 Posyandu serta sejumlah sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Untuk menjaga kepuasan penerima manfaat, pihaknya terus melakukan inovasi menu makanan setiap hari. Selain itu, evaluasi rutin dilakukan melalui forum diskusi bersama kader Posyandu, PIC sekolah, hingga lurah setempat guna menampung berbagai masukan terkait menu yang disukai anak-anak.
Saat ditanya mengenai bantuan motor listrik dari BGN, Igo mengaku hingga kini pihaknya belum menerima kendaraan operasional tersebut. Menurutnya, seluruh SPPG di Kota Cirebon juga belum memperoleh bantuan yang sama. “Jujur, saya sendiri belum menerima motor listrik dari Badan Gizi Nasional. Setahu saya, seluruh SPPG di Kota Cirebon juga belum ada yang menerima,” jelasnya.
Baca Juga:Gaji 13 ASN Pemkab Cirebon Rp86 M, Pencairan Tunggu Waktu yang Tepat, Tak Boleh Ada PotonganPelaksanaan SPMB 2026 Tingkat SMA, Kuota Kelas Sepuluh SMAN 4 Cirebon Kembali Normal
Meski demikian, sejumlah fasilitas penunjang seperti televisi dan laptop mulai disalurkan, meskipun realisasinya baru sekitar 5 hingga 10 persen dari total SPPG yang ada di Kota Cirebon. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi operasional, para petugas masih menggunakan sepeda motor pribadi. Selain itu, tersedia dua unit mobil operasional untuk distribusi makanan dan satu unit mobil khusus untuk pembelian bahan baku.
Dalam kesempatan tersebut, Igo juga menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan baru di BGN. “Kami para kepala SPPG mendukung siapa pun yang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Kami akan terus mendukung program-program yang dijalankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya siap membantu menyosialisasikan program pemenuhan gizi kepada Posyandu maupun masyarakat luas agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Terkait perkembangan SPPG di Kecamatan Kejaksan, saat ini tersedia kuota 14 titik SPPG. Namun, baru tujuh titik yang telah beroperasi secara aktif. “Dua titik lagi masih menunggu penempatan Kepala SPPG baru yang berasal dari Maluku Utara dan NTT. Sementara sekitar empat titik lainnya masih dalam tahap persiapan dan perbaikan bangunan,” jelasnya.
Mengenai informasi yang beredar terkait rencana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan, Igo mengaku belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh. Pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari Badan Gizi Nasional.