RADARCIREBON.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Cirebon Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Cirebon. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi kebijakan distribusi bahan bakar minyak (BBM), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga isu supremasi sipil.
Aksi berlangsung di depan gedung DPRD dan diwarnai penyampaian orasi dari mahasiswa maupun masyarakat yang turut hadir. Salah satu yang menarik perhatian adalah seorang perempuan bernama Denok yang menyampaikan aspirasinya terkait kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat.
Dalam orasinya, Denok mengaku banyak keluarga masih menghadapi kesulitan ekonomi, termasuk dalam membiayai pendidikan anak.
Baca Juga:Peminat Warga Cirebon Bekerja ke Luar Negeri MeningkatTunggu Disetujui Pusat, Pemkot Usulkan 161 Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2026
“Saat ini masih banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kami membutuhkan solusi atas persoalan tersebut,” ujarnya.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Cirebon Raya, Egi Dwi Septian, mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Menurutnya, meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi di lapangan.
“Kami meminta pemerintah memastikan distribusi Pertalite berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan di masyarakat,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan. Menurut Egi, pelaksanaan program tersebut masih perlu dievaluasi untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Program MBG bertujuan mengurangi stunting, tetapi pelaksanaannya perlu terus dievaluasi, termasuk aspek keamanan dan higienitas makanan yang disajikan,” ujarnya.
Baca Juga:Santri Al Hikmah Raih Perunggu di Kejuaraan Tapak SuciDPW HPAI Kota Cirebon Resmi Dilantik
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan anggaran negara. Mereka menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program harus diperkuat agar berjalan sesuai tujuan.
“Kami berharap setiap program yang menggunakan anggaran negara diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan,” kata Egi.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Aliansi BEM Cirebon Raya juga menyoroti pentingnya menjaga supremasi sipil. Massa aksi meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, termasuk aturan yang berkaitan dengan peran TNI dan Polri.