Sebaliknya, peta persaingan di jenjang SMK menempatkan performa akademik dan nonakademik sebagai instrumen utama. Porsi terbesar di SMK dialokasikan untuk jalur prestasi sebesar 55 persen, diikuti afirmasi 30 persen, domisili terdekat 10 persen, dan jalur mutasi 5 persen. Validitas nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 menjadi kunci utama kelulusan bagi pembidik sekolah kejuruan.
Mengejar waktu pendaftaran Tahap 1 yang efektif hanya tersisa tiga hari setelah dipotong libur nasional, ketelitian dalam mengunggah dokumen menjadi faktor penentu. Jika nantinya calon siswa tereliminasi pada pengumuman Tahap 1 tanggal 24 Juni, mereka masih memiliki satu kesempatan terakhir di Tahap 2 yang pendaftarannya dijadwalkan dibuka mulai 30 Juni hingga 6 Juli 2026.
Urusan bangku sekolah negeri selalu jadi perkara rumit setiap tahun. Kuota terbatas, peminat membeludak. Rumusnya sederhana: pasti ada yang tersingkir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba formula baru untuk mengurai benang kusut ini.
Baca Juga:Digitalisasi Bansos akan Diperkuat Teknologi GoToSiapkan Anggaran Rp13,28 Triliun, Renovasi Satuan Pendidikan, Menko PMK: Prioritas Presiden Bangun SDM
Ya, Disdik Jawa Barat resmi membuka tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ini kelanjutan dari tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang sudah berjalan sebelumnya. Inti dari SPMB kali ini adalah intervensi.
Caranya dengan memperluas akses bangku sekolah melalui kerja sama dengan sektor swasta. Sasaran utamanya jelas: menampung calon murid yang tidak kebagian kursi di sekolah negeri. Pemprov Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar terus berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta kerja sama (SSK) untuk menampung calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Jabar yang diwakili Kadisdik Jabar, Purwanto dengan perwakilan kepala sekolah swasta jenjang SMA dan SMK di Jawa Barat yang berlangsung di SMKN 1 Bandung, Senin (15/6/2026).
Kadisdik Purwanto menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah setelah melakukan pemetaan calon murid melalui rangkaian proses SPMB.
“Ini adalah salah satu bentuk intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah melakukan pemetaan. Dari pemetaan itu kita mengetahui masih ada anak-anak yang belum dapat tertampung. Karena itu, pemerintah ingin tetap memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.