Menurutnya, Gubernur KDM telah memberikan arahan agar seluruh anak di Jawa Barat tetap dapat mengakses pendidikan. Karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah menghadirkan solusi melalui kolaborasi dengan sekolah swasta.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami bagaimana agar anak-anak di Jawa Barat semuanya bisa mengakses pendidikan. Keterbatasan daya tampung yang dimiliki pemerintah harus diatasi melalui berbagai intervensi, salah satunya kerja sama dengan sekolah swasta,” katanya.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Disdik Jabar, terdapat sekitar 78 ribu calon murid yang diperkirakan tidak dapat tertampung di sekolah negeri. Untuk memastikan mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan, Pemprov Jabar menyiapkan bantuan pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta mitra.
Baca Juga:Digitalisasi Bansos akan Diperkuat Teknologi GoToSiapkan Anggaran Rp13,28 Triliun, Renovasi Satuan Pendidikan, Menko PMK: Prioritas Presiden Bangun SDM
Kadisdik menjelaskan, bantuan yang disiapkan meliputi bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa, serta bantuan biaya pendidikan bulanan sebesar Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
“Karena mereka pada dasarnya berniat bersekolah di negeri tetapi tidak tertampung, maka pemerintah memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ungkapnya, dilansir dari rilis resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Ia menambahkan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi calon murid yang telah mengikuti proses SPMB SMA, SMK, dan SLB di Jabar, meliputi calon pendaftar yang tidak lolos saat mengikuti seleksi SPMB Sekolah Manusia Unggul dan yang tidak terpetakaan pada prosea Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Saat ini, pemerintah masih menyusun mekanisme teknis penyaluran bantuan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, hingga saat ini terdapat 751 sekolah swasta yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program kerja sama tersebut. Namun, jumlah tersebut masih akan melalui proses kurasi sebelum ditetapkan sebagai sekolah mitra.
“Kami tentu ingin memastikan sekolah yang terlibat memiliki sarana dan prasarana yang memadai, guru yang memadai, serta memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Karena itu, seluruh sekolah yang mendaftar akan melalui proses kurasi terlebih dahulu,” jelasnya.