MAJALENGKA – Pemotongan Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dikeluhkan sejumlah pemerintah desa. Kepala Desa Kawunghilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Hj Yosa Novita, mengaku anggaran desanya berkurang sekitar Rp600 juta, sementara pembangunan KDMP hingga pertengahan 2026 belum terealisasi.
Menurut Yosa, kondisi tersebut berdampak pada sejumlah program prioritas desa, terutama perbaikan infrastruktur pertanian yang mendesak bagi masyarakat.
“Saya bingung, pusing, dan sedih. Dana desa kami dipotong sekitar Rp600 juta lebih untuk pembangunan KDMP. Pemotongan sudah dilakukan sejak 2025, tetapi hingga sekarang pembangunannya belum dilaksanakan,” kata Yosa, Selasa (16/6/2026).
Baca Juga:Kadisdikbud Beri Penjelasan Soal Ratu Gagal ke Provinsi, Janjikan Evaluasi Agar Prestasi Atlet Tak TerhambatPramuka Garuda Jadi Jalur Bergengsi SPMB 2026
Yosa menegaskan tidak menolak program Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program nasional pemerintah. Bahkan, Pemerintah Desa Kawunghilir telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan koperasi tersebut.
“Kami mendukung program pemerintah. Lahan untuk pembangunan KDMP juga sudah kami siapkan di lokasi yang strategis,” ujarnya.
Meski demikian, Yosa menilai pemotongan Dana Desa sebelum proyek berjalan menimbulkan persoalan baru. Salah satunya tertundanya perbaikan Talang Air Dawuan yang menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian warga.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki saluran irigasi tersebut mencapai lebih dari Rp300 juta. Infrastruktur itu dinilai vital untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
“Bagaimana ketahanan pangan bisa diwujudkan jika perbaikan talang air untuk sawah warga belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Yosa mengungkapkan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak. Dari total Dana Desa yang diterima, saat ini tersisa sekitar Rp200 juta dan sebagian besar telah digunakan untuk memperbaiki saluran yang mengalami kerusakan.
“Selama menjabat kepala desa, kami telah mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan desa. Sekarang dana yang tersisa hanya sekitar Rp200 juta dan sebagian besar sudah digunakan untuk perbaikan saluran,” ujarnya.
Baca Juga:SDN Majasem 2 Raih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Cirebon Tahun 2025Ratu, Juara O2SN Indramayu Gagal Melaju ke Provinsi, Orang Tua Soroti Kelalaian Panitia Urus Administrasi
Ia berharap pemerintah mengevaluasi mekanisme pembiayaan pembangunan KDMP agar tidak mengganggu program prioritas desa. Menurutnya, pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan setelah pembangunan koperasi benar-benar dimulai.
“Saya memohon, jika pembangunan KDMP belum dilaksanakan, anggarannya jangan dipotong terlebih dahulu. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat yang mendesak,” katanya.