RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai membenahi tata kelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan menyinkronkan data bersama PLN.
Kemarin, Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman atau akrab disapa Jigus, mengambil langkah cepat.
Jigus yang kini menjabat sebagai Plh Bupati Cirebon, memimpin langsung rapat koordinasi optimalisasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Korps Raport! 114 Personel Polresta Cirebon Naik Pangkat, Ini Pesan Kombes Imara UtamaSelama Imron Cuti Umrah, Jigus Jadi Plh Bupati Cirebon, Ini Batas Kewenangannya
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah H Hendra Nirmala SSos MSi, Kepala BKAD Hj Sri Wijayawati SSos MSi, Kepala Baperida Dangi SSi MSc, jajaran Dinas Perhubungan (Dishub), serta perwakilan PLN.
Kepada Radar Cirebon, Jigus mengatakan, langkah ini diambil setelah ditemukan perbedaan jumlah titik PJU yang cukup mencolok antara data milik Dinas Perhubungan dan PLN. Kondisi ini juga berdampak pada besarnya tagihan listrik PJU setiap bulan.
“Pemkab pun mulai memetakan ulang. Sebab, perbedaan jumlah titik PJU nya sangat besar antara data pemerintah daerah dan PLN,” kata Jigus.
Maka, sinkronisasi data ini diharapkan dapat menekan beban pembayaran rekening listrik PJU. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan penerangan jalan.
“Saat ini, pemerintah daerah bersama Dishub dan PLN tengah melakukan pencocokan data berdasarkan kewenangan masing-masing,” terangnya.
Menurutnya, pendataan mencakup PJU milik Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pemerintah pusat di ruas jalan nasional. “Data itu kemudian dicocokkan dengan data yang dimiliki PLN,” katanya.
Selain penyandingan data, lanjut Jigus, pemerintah daerah juga mulai mengkaji penerapan sistem meterisasi pada jaringan PJU.
Baca Juga:Pengerjaan Tanggul Kalibulu Mandek, Warga Ambulu Cirebon Dibayangi Banjir RobKota Cirebon Raih Juara Terunik Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026
Selama ini, sebagian besar pembayaran listrik masih menggunakan skema perhitungan jam nyala, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan konsumsi listrik yang sebenarnya.
“Dengan meterisasi, kami berharap selain pelayanan penerangan jalan semakin baik, biaya pembayaran listrik kepada PLN juga bisa lebih efisien,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Qodaru Ramdhon SSi MM mengungkapkan, terdapat selisih data yang cukup signifikan antara data Dishub dan data PLN.
Berdasarkan pendataan tahun 2024, jumlah PJU di Kabupaten Cirebon sekitar 27 ribu titik. Dari jumlah tersebut, sekitar 18 ribu titik merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.