RADARCIREBON.ID- Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda memantik reaksi keras berbagai pihak. Pemerhati Sejarah Cirebon, Jajat Sudrajat, mengaku terkejut dengan bergulirnya isu tersebut di tingkat legislatif. Dirinya mempertanyakan prioritas kerja para wakil rakyat di Bandung. Kondisi sosiologis Jabar timur dinilai tidak membutuhkan perubahan simbolis.
Jajat menegaskan, saat ini masyarakat bawah sedang menghadapi banyak persoalan ekonomi dan sosial yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan. Salah satu contoh riil adalah sengkarut sistem penerimaan murid baru yang terus memicu polemik tahunan. Banyak anak berprestasi justru tersingkir dari sekolah yang diinginkan.
Gejolak sosial akibat sistem zonasi dan administrasi pendidikan ini dinilai lebih butuh penanganan instan ketimbang mengubah nama wilayah. “Banyak aspirasi rakyat yang harus diperjuangkan dan diselesaikan terlebih dahulu (daripada mengkaji perubahan nama Jabar, red),” ujar Jajat saat diwawancarai Radar Cirebon di kawasan Goa Sunyaragi, Kota Cirebon, Senin (6/7/2026).
Baca Juga:Kemenag Mengubah Istilah Masa Taaruf Siswa Madrasah Jadi Masa Taaruf Murid Madrasah disingkat MatamudaRakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Berbenah untuk Haji 2027
Dia merasa aneh ketika urusan administratif simbolis justru mendahului urusan perut dan masa depan pendidikan anak-anak. Menurutnya, fokus parlemen hari ini terkesan bias dari apa yang dikeluhkan oleh orang tua murid di daerah. Dari kacamata sejarah, Jajat mengingatkan bahwa Jawa Barat tidak bisa digeneralisasi sebagai entitas tunggal Sunda.
Cirebon memiliki posisi tawar sejarah yang kokoh dan mandiri. Sejak 2 April 1482, Cirebon telah resmi berdiri sebagai negara berdaulat melalui Caruban Nagari di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Cirebon membawa identitas, bahasa, tata nilai, dan entitas budayanya sendiri yang mapan.
Hubungan historis Cirebon bahkan meluas hingga ke Jakarta melalui jejak perjuangan Fatahillah dan Tubagus Angke di Jayakarta. Lebih lanjut, Jajat menilai argumen historis yang dipakai untuk mengubah nama menjadi Provinsi Tatar Sunda terkesan tanggung. Jika tujuannya adalah mengembalikan marwah masa lalu, landasan sejarah terbesar wilayah ini sebenarnya mengarah pada nama besar Pajajaran. Namun, dirinya tidak sedang mengusulkan hal tersebut, melainkan hanya mengkritisi inkonsistensi dasar berpikir pengusul wacana.
Diskusi di akar rumput wilayah pesisir selama ini juga dinilai tidak sinkron dengan manuver politik yang bergulir di Bandung. Masyarakat Jabar bagian timur lebih sering menyuarakan isu pemekaran wilayah dan pembentukan Provinsi Cirebon ketimbang mengganti nama provinsi induk.