RADARCIREBON.ID- JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut sistem rekrutmen calon pemimpin, terutama pada kontestasi pilkada, perlu dievaluasi. Hal ini menyusul banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK pada tahun 2026 ini.
Doli mengatakan, partai politik (parpol) harus selektif merekrut calon kepala daerah, seperti menimbang sisi integritas. “Partai politik tidak boleh lagi sembarangan menetapkan calon yang tidak berintegritas,” kata Doli melalui layanan pesan resmi di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Selain rekrutmen, kata dia, semua pihak harus memikirkan evaluasi sistem pilkada menyusul banyaknya kepala daerah kena OTT KPK. “Ini bukan soal kembali ke DPRD atau tetap dipilih secara langsung seperti yang diperdebatkan selama ini,” kata Doli.
Baca Juga:Argentina vs Mesir Piala Dunia 2026, Senjata Dua Ikon Sepak BolaDua Bocah Terkunci Lima Hari di Kontrakan, Sang Ibu Urus Persyaratan Administrasi Bekerja ke Luar Negeri
Wakil Ketua Baleg DPR itu mengatakan evaluasi sistem pilkada bisa dengan membuat aturan terperinci untuk melarang transaksi politik atau political transactional. Sebab, kata Doli, politik uang dan sejenisnya membuat pilkada menjadi mahal dan membuat kandidat terjerat rasuah setelah terpilih kepala daerah. “Sekali lagi ini membutuhkan komitmen kita semua, terutama partai politik, DPR, dan pemerintah,” ujarnya.
Selanjutnya, lanjut Doli, semua pihak perlu membuat konsensus mengoreksi sistem dan regulasi menyikapi banyaknya kepala daerah terjerat OTT KPK. Ia mengatakan aturan yang membuka peluang terjadinya korupsi, gratisikasi, hingga pungutan liar perlu dievaluasi. “Termasuk, juga mekanisme pengawasan di dalamnya,” kata Doli, dilansir dari JPNN (Radar Cirebon Group).
Adapun, kata Doli, konsensus itu dilaksanakan elite politik, pemerintah, partai, aparat penegak hukum, KPK, birokrasi, dan masyarakat, selanjutnya, kata dia, semua pihak harus berkemauan dan mau membangun ekosistem yang melahirkan budaya antikorupsi. “Kita juga harus berkemauan dan mampu membangun ekosistem yang melahirkan budaya antikorupsi di tengah-tengah masyarakat, dengan literasi dan kampanye yang terus menerus dilakukan, tanpa henti,” ujar Doli.
SOROTI SISTEM PENCEGAHAN DI KPK
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyebut rentetan OTT para kepala daerah menunjukkan lemahnya sistem pencegahan korupsi oleh KPK. Hal demikian dikatakan Deddy, menjawab pertanyaan awak media soal rentetan OTT KPK terhadap para kepala daerah.