“Namun, kami meminta pemerintah mampu menjelaskan faktor utama yang mendorong capaian tersebut sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani, pelaku UMKM, buruh, dan kelompok berpenghasilan rendah,” terangnya.
Sorotan paling keras diarahkan pada kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS menilai target PAD 2025 gagal tercapai karena realisasinya hanya Rp379,88 miliar atau 79,30 persen dari target Rp479,04 miliar. Selisih hampir Rp99,16 miliar itu dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan, pemetaan potensi pendapatan, serta pengawasan terhadap sumber-sumber PAD.
Beberapa sektor retribusi bahkan disebut jauh dari target. Retribusi Jasa Usaha hanya terealisasi 13,83 persen, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 9,89 persen, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung hanya mencapai 22,76 persen dari target yang telah ditetapkan.
Baca Juga:Woodland Kuningan Jadi Buruan Wisatawan Selama Liburan SekolahPKB Kuningan Kritik APBD 2025: WTP Bukan Tolok Ukur, PAD Seret-Belanja Pegawai Dominan
Fraksi PKS juga menilai tingkat kemandirian fiskal Kuningan masih sangat rendah. Sekitar 83,8 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ketergantungan tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal daerah dan membuat pemerintah daerah rentan terhadap perubahan kebijakan transfer.
Karena itu, PKS mendorong pemerintah segera menyusun roadmap peningkatan PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi aset daerah, penguatan sektor ekonomi unggulan, serta peningkatan investasi.
Dalam struktur belanja daerah, Fraksi PKS menilai komposisi APBD juga belum ideal. Belanja pegawai mencapai Rp1,306 triliun atau sekitar 48,4 persen dari total APBD, sedangkan belanja modal hanya Rp172,32 miliar atau sekitar 6,3 persen. Menurut PKS, kondisi tersebut belum mencerminkan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PKS turut mempertanyakan efektivitas pinjaman daerah sebesar Rp99 miliar kepada Bank BJB yang hingga kini masih diangsur. (ags)