RADARCIREBON.ID – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) menggelar aksi di kawasan Muara Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (27/7). Mereka mendesak pemerintah agar segera melakukan normalisasi muara yang mengalami pendangkalan parah sehingga menghambat aktivitas kapal nelayan saat keluar maupun masuk pelabuhan.
Dalam aksi tersebut, para nelayan berkumpul di atas tongkang KPL Mina Sumitra sebelum bergerak menuju kawasan muara untuk menyampaikan aspirasi. Mereka meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, segera melakukan pengerukan alur pelayaran agar aktivitas nelayan dapat kembali berjalan normal.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura (GNP), Kajidin mengatakan, pendangkalan di Muara Karangsong semakin parah, terutama saat musim timur. Kondisi tersebut menyebabkan kapal-kapal berukuran besar kesulitan melintas, bahkan ada yang terjebak selama beberapa hari. Salah satunya adalah KM Gajah Samudera yang tertahan selama tiga hari di luar muara akibat dangkalnya alur pelayaran.
Baca Juga:Hemat Biaya, Petani Kertajati Gunakan Pompa Air LPG 3 Kg di Musim KemarauPatmah: Cuaca Ekstrem Menjadi Faktor Utama Penyebab Robohnya Videotron yang Menewaskan Pengendara
Kajidin menegaskan, apabila tuntutan para nelayan tidak mendapat respons dari pemerintah, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta agar persoalan tersebut mendapat perhatian lebih serius.
“Apabila tuntutan kami tidak mendapat respons, tidak menutup kemungkinan kami akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta agar persoalan ini mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPL Mina Sumitra Karangsong, Suharto, menilai pendangkalan muara semakin memburuk karena fungsi pemecah ombak (breakwater) sudah tidak optimal. Akibatnya, pasir yang terbawa gelombang lebih cepat mengendap di alur pelayaran sehingga menyebabkan muara semakin dangkal.
Menurut Suharto, upaya pengerukan secara swadaya telah dilakukan oleh para nelayan. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu juga telah memberikan bantuan berupa satu unit kapal keruk. Namun, berbagai upaya tersebut dinilai belum mampu mengatasi sedimentasi yang terus terjadi.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera membangun kembali serta memperpanjang breakwater sekitar satu kilometer. Selain itu, pemerintah juga diminta menambah armada kapal keruk agar alur pelayaran tetap terjaga dan tidak kembali mengalami pendangkalan.
“Karena itu, kami sangat berharap pemerintah membangun kembali serta memperpanjang breakwater sekitar satu kilometer, sekaligus menambah alat keruk agar alur pelayaran tetap terjaga,” jelas Suharto.