RADARCIREBON.ID–Perempuan dinilai memiliki peran sentral dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Berbekal kedekatan dengan keluarga dan lingkungan sekitar, perempuan diyakini mampu menjadi penggerak utama budaya sadar bencana, terutama saat Kabupaten Kuningan memasuki puncak musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Komitmen memperkuat kapasitas perempuan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuningan dalam kegiatan Srikandi Movement 2026 bertema Perempuan Tangguh Bencana, Siap Menghadapi, Siap Melindungi yang digelar di Desa Tugumulya, Kecamatan Darma.
Kegiatan ini menjadi wadah edukasi sekaligus pemberdayaan perempuan agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Tidak hanya diposisikan sebagai kelompok rentan atau penyintas, perempuan juga didorong menjadi pelopor mitigasi yang mampu menggerakkan keluarga hingga masyarakat untuk lebih siap menghadapi kondisi darurat.
Baca Juga:BPBD Kuningan Salurkan Bantuan Sembako untuk Nenek Lansia Korban Kebakaran Touring Jurnalis Bersama DPRD Kuningan, Menyusuri Waduk Darma Merajut Sinergi
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kuningan, Yayan Indrayana, menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Menurutnya, ketangguhan sebuah daerah berawal dari ketangguhan keluarga, sementara perempuan memegang peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku keluarga terhadap ancaman bencana.
“Perempuan tangguh, desa tangguh, Indonesia tangguh. Ketangguhan bangsa dimulai dari keluarga, dan di dalam keluarga perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujarnya.
Yayan menjelaskan, penguatan kapasitas perempuan menjadi semakin relevan mengingat Kabupaten Kuningan saat ini memasuki periode kemarau yang ditandai meningkatnya kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan agar potensi kerugian dapat ditekan sejak dini.
Ia menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah maupun petugas kebencanaan. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai langkah-langkah mitigasi, mulai dari mengenali potensi ancaman, mencegah munculnya sumber bencana, hingga melakukan penanganan awal sebelum bantuan datang.
Selain memberikan materi mengenai mitigasi bencana, kegiatan Srikandi Movement juga menjadi sarana memperkuat jejaring kolaborasi antara pemerintah, relawan, aparat desa, dan komunitas perempuan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kebencanaan hingga ke tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.