RADARCIREBON.ID- Pemerintah Kabupaten Cirebon masih berikhtiar mencari potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya itu menyikapi kebijakan efisiensi serta pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Drs Hendra Nirmala SSos MSi mengatakan optimalisasi PAD menjadi fokus utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, salah satunya terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
“Ada beberapa sektor potensial yang targetnya masih bisa ditingkatkan, seperti pajak makanan dan minuman, perhotelan, hingga kafe-kafe,” ujar Sekda Hendra Nirmala yang ditemui Radar Cirebon usai pembahasan, kemarin.
Baca Juga:Ucapan Wali Kota Jangan Cuma di BUMD, Soal Tidak Ada Setoran Uang saat Proses Penjaringan Dewas dan DireksiKe Pasar Kanoman di Tengah Rencana Revitalisasi, Sempat Dipagari Seng, tapi Dibongkar Lagi
“Masukan dari teman-teman Banggar ini sangat baik dan akan kita tindak lanjuti bersama Bapenda untuk menganalisis potensi yang ada,” sambungnya.
Kata sekda, selain PBJT sektor lain yang disorot adalah restribusi parkir. Ia juga menilai potensi parkir di Kabupaten Cirebon masih sangat luas mengingat banyaknya titik lokasi yang tersebar di wilayah tersebut.
“Di Kabupaten Cirebon ini ada sekitar 600 titik parkir. Namun jika melihat angka capaian PAD saat ini, asumsinya seolah-olah satu titik parkir hanya menampung sekitar tujuh kendaraan per hari. Ini tentu perlu kita dorong dan optimalkan lagi,” ucapnya.
Dalam pembahasan juga menyinggung soal strategi penanganan sampah yang masih menjadi tantangan besar. Dengan total produksi sampah mencapai 1.200 ton per hari, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama masyarakat baru mampu menangani sekitar 400 ton per hari. “Hal ini mengakibatkan adanya penumpukan sekitar 800 ton sampah per hari,” ungkapnya.
Hendra menjelaskan, bahwa kendala utama pengelolaan sampah terletak pada sistem pengangkutan dan fasilitas pendukung. Dari 412 desa yang ada, baru dua sampai tiga desa yang memiliki kemampuan mengolah sampahnya sendiri di tingkat desa.
“Pengangkutan sampah membutuhkan daya dukung yang kuat, mulai dari armada kendaraan, kontainer, hingga alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). Jika satu unit backhoe saja rusak, antrean pembongkaran sampah bisa sangat panjang,” jelas Hendra.
Sebagai langkah solutif jangka panjang, Pemkab Cirebon saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait program Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).