RADARCIREBON.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan aturan baru agar buruh tani di seluruh Indonesia dapat mengakses bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan keterbatasan status atau ketentuan administratif tidak lagi menjadi penghalang bagi buruh tani yang membutuhkan alat produksi di lapangan. Rencana tersebut disampaikan Mentan Amran saat meninjau lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Amran mengatakan, masih banyak buruh tani yang membutuhkan traktor, combine harvester, alat tanam, maupun alsintan lainnya, tetapi belum dapat menerima bantuan karena terbentur regulasi. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau petani yang membutuhkan.
Baca Juga:Pascabencana Sumatera 597 Jembatan Digarap, 415 Sudah BerdiriBalai K3 Naik Kelas, Fokus Cegah Kecelakaan Kerja
“Banyak saudara-saudara kita buruh tani di seluruh Indonesia tidak tersentuh karena kebijakan, karena regulasi yang ada. Insyaallah kami kembali ke Jakarta, kami ubah regulasi. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat combine, alat tanam, dan seterusnya,” tegas Amran.
Menurut Amran, perubahan aturan tersebut akan diarahkan pada penyederhanaan proses sekaligus memperluas akses bantuan bagi buruh tani. Pemerintah, kata dia, harus memastikan bantuan pertanian tidak berhenti pada mereka yang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan alat untuk menggarap lahan.
Ia juga meminta proses pengusulan bantuan dibuat lebih sederhana dengan memberikan peran lebih besar kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). PPL dinilai paling mengetahui kondisi, kebutuhan, dan persoalan petani di wilayah kerjanya.
“Tanda tangannya enggak usah ribet, cukup PPL. Kami terima tanda tangan PPL, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya. Mereka membutuhkan saat ini,” kata Amran, dilansir dari rilis resmi Kementan.
Amran menegaskan penyederhanaan tersebut merupakan bagian dari semangat pemerintah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan kebutuhan petani di lapangan harus segera direspons dan tidak boleh tertahan oleh rantai birokrasi yang panjang. “Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan: layani, titik. Enggak usah basa-basi,” ujarnya.
Amran menilai prinsip tersebut penting diterapkan terutama ketika petani menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat. Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan justru menambah beban petani melalui prosedur yang berbelit.