“Saya sampaikan permintaan Dishub sebelumnya untuk dipihakketigakan itu harus disurvei dulu berapa titik, dan minta untuk dianggarkan. Kita sudah anggarkan Rp100 juta untuk survei. Survei mana, sudah dianggarkan,” katanya.
Agung mengaku telah menanyakan penggunaan anggaran tersebut kepada Dishub. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima hasil survei yang dimaksud.
“Kemarin saya tanyakan, anggaran Rp100 juta sudah diserap belum. Hasilnya mana? Kemarin ditanya, hasil belum,” ujar Agung.
Baca Juga:Pemerintah Kabupaten Cirebon Awasi Distribusi, Cegah Penimbunan Bahan PokokPorprov Jabar 2026, Kontingen Cirebon Kirim 391 Atlet dari 38 Cabor, Target Masuk 15 Besar
Menurutnya, hasil survei nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan mekanisme pengelolaan setiap titik parkir. Jika potensi pendapatan suatu titik mencapai lebih dari Rp500 juta, pengelolaannya dapat dilakukan melalui lelang.
Sementara titik dengan potensi di bawah Rp500 juta dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
“Potensi Rp500 juta sistem lelang. Di bawah Rp500 juta penunjukan langsung. Bukan eksisting jukir yang ada, tinggal penanggung jawab siapa, setor ke kas,” jelasnya.
Agung berharap perubahan tata kelola parkir melalui pihak ketiga dapat mulai diterapkan pada 2027. Saat ini, pihaknya tengah menyusun peraturan wali kota (Perwal) sebagai dasar penerapan kebijakan tersebut.
Ia meminta Dishub lebih proaktif mengawal penyusunan regulasi dan menindaklanjuti draf Perwal yang telah disiapkan. Tanpa langkah tersebut, perubahan tata kelola parkir pada 2027 dikhawatirkan kembali tidak terlaksana.
“Kalau ini tidak dikawal atau jemput bola, 2027 belum bisa berjalan tata kelola parkir melalui pihak ketiga. Dishub ini harus jemput bola. Kita harapkan mengubah tata kelola,” katanya.
Agung juga berharap kepala Dishub yang baru mampu membawa perubahan dan tidak sekadar melanjutkan pola lama. Menurutnya, pembenahan harus mencakup regulasi sekaligus sistem pengelolaan parkir secara menyeluruh.
Baca Juga:Polresta Cirebon Terjunkan Water Canon Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak KekeringanKomisi I DPRD Cirebon Tegaskan Semua SKPD Berbasis Risiko Wajib Ikut Bimtek
“Saya harap Kadis baru progresif, jangan meneruskan yang kami anggap gagal, karena target tidak pernah tercapai,” tandasnya. (cep)