Zeki menambahkan, ketika pengelolaan aset daerah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, harus ada dasar kerja sama yang jelas. Termasuk mengenai mekanisme pungutan dan besaran tarif yang diberlakukan kepada masyarakat. “Kalau dikerjasamakan harus ada MoU dan tarifnya harus sesuai Perda. Tidak bisa tarif dinaikkan begitu saja,” tegasnya.
Ia pun meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Kata dia, jika ditemukan pungutan yang tak memiliki dasar hukum atau terdapat aliran dana kepada pihak tertentu, persoalan itu dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
“Saya menilai ada sejumlah potensi pelanggaran yang perlu ditelusuri. Mulai dari dugaan pungutan liar (pungli, red) hingga dugaan perbuatan melawan hukum ketika pungutan tersebut merugikan masyarakat,” terangnya. (sam)