RADARCIREBON.ID – Persoalan banjir yang berulang di Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5, Kabupaten Cirebon, kembali dikeluhkan warga.
Mereka menilai, penanganan yang dilakukan pengembang, PT Raja Sukses Propertindo (RSP), belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Tim Advokasi Warga Trusmiland Klayan Tahap 5, Gusti Rendra SH mengatakan, warga telah beberapa kali meminta pertanggungjawaban pengembang.
Baca Juga:Knalpot Bising Kena Razia, Satlantas Kuningan Tertibkan Puluhan MotorBupati Sebut Karhutla Kawasan TNGC Kuningan Capai 40 Hektare
Namun, hasil pertemuan dinilai belum memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Menurutnya, persoalan tersebut kemudian dibawa ke DPRD Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan fasilitasi audiensi antara warga sebagai konsumen dengan pihak pengembang.
“Dari lima tuntutan warga, mengerucut pada dua tuntutan, yakni peninggian rumah dan peninggian jalan,” ujar Gusti.
Namun, lanjutnya, pelaksanaan di lapangan disebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Warga sebelumnya meminta rumah di sejumlah blok, khususnya dari blok R sampai S, ditinggikan untuk mengantisipasi banjir.
“Permintaan warga dari blok R sampai S itu ditinggikan semua rumahnya. Tapi mereka hanya satu-dua rumah yang ditinggikan. Itu pun materialnya dari warga, bukan dari mereka,” katanya.
Salah seorang warga, Dedi Slamet mengatakan, banjir telah menjadi persoalan yang berlangsung cukup lama. Bahkan, menurutnya, banjir sudah terjadi sebelum dirinya menempati rumah tersebut.
Dedi mengaku, mengalami kerugian material maupun nonmaterial akibat banjir. Persoalan tersebut semakin dirasakan karena saat membeli rumah, dirinya mengaku tidak mendapatkan informasi bahwa kawasan tersebut memiliki persoalan banjir.
Baca Juga:Bupati Saba Lembur di Subang, Warga Antusias Sampaikan Aspirasi110 PNS Terima SK Pensiun, Bupati Kuningan Minta Persiapkan Mental
“Ketika saya belum masuk pun, banjir ternyata sudah terjadi. Tapi waktu saya beli, tidak dikasih tahu bahwa perumahan ini banjir,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keterbukaan pihak marketing dan pengembang terkait kondisi kawasan, terutama rumah yang berada di bagian belakang perumahan.
Warga berharap audiensi dengan DPRD dapat menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar pertemuan kembali tanpa tindak lanjut.
“Kenapa developer tidak bertanggung jawab terhadap masalah banjir ini? Makanya kita larinya ke perwakilan rakyat. Kita minta audiensi antara warga, dalam hal ini konsumen, dengan developer,” kata Dedi.
Ahmad Sufyan, warga lainnya, mengatakan banjir di perumahan tersebut telah terjadi sejak Maret 2023 hingga Februari 2026. Ia khawatir, persoalan serupa kembali terjadi setiap musim hujan.