Di sisi lain, Pemkab Kuningan turut mendukung program nasional 3 juta rumah untuk mempercepat penyediaan hunian layak. Dukungan tersebut dilakukan antara lain melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Deni menyebut, berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuningan, terdapat sekitar 3.900 rumah yang masuk kategori tidak layak huni.
Pada tahun ini, Kuningan memperoleh intervensi sebanyak 1.293 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baca Juga:Pendapatan Daerah Kuningan Turun Rp186 Miliar dalam Perubahan APBD 2026Komando Penaburan Benih Serentak 2026, Perhutani KPH Kuningan Targetkan 76 Ribu Bibit Pinus
Selain itu, sekitar 1.500 unit rumah bagi MBR telah dibangun. Dukungan juga datang dari berbagai pihak di luar pemerintah. Para filantropis membantu sekitar 200 rumah, sementara kalangan pengembang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR turut membantu sekitar 15 rumah.
Pemkab Kuningan juga tengah mengupayakan dukungan Baznas Pusat untuk penanganan sekitar 150 rumah lainnya.
Bagi Deni, berbagai intervensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hunian tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Di tengah-tengah situasi kondisi keterbatasan anggaran, kunci pembangunan adalah inovatif, berkomunikasi, berkolaborasi dengan para pihak,” ungkapnya.
Di sisi lain, penataan permukiman juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan membangun konektivitas wilayah.
Deni mengungkapkan, Pemkab Kuningan tengah menyiapkan rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan sepanjang sekitar 10 kilometer.
Jalan tersebut direncanakan menjadi lanjutan Jalan Lingkar Timur Utara. Jika terealisasi, jaringan jalan lingkar di sisi timur Kabupaten Kuningan akan tersambung dengan total panjang sekitar 20 kilometer.
Baca Juga:Bupati Dian Targetkan Kawasan Radius 500 Meter dari Balai Desa Andamui Bebas Rutilahu UNU Cirebon Terapkan Teknologi ATIFiC, Budi Daya Ikan Brek di Durajaya Makin Efisien
Pembangunan konektivitas tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi beban lalu lintas di jalan protokol, tetapi juga membuka akses yang lebih baik menuju sejumlah kawasan wisata.
“Kuningan sebagai daerah wisata, Kuningan sebagai daerah tujuan wisata ini memiliki jaringan infrastruktur jalan yang betul-betul aman, nyaman buat para wisatawannya,” katanya.
Pada akhirnya, Deni menegaskan pembangunan permukiman, penataan pertanahan dan pengembangan infrastruktur harus ditempatkan dalam satu arah kebijakan. Pemerintah dituntut mampu menjawab kebutuhan masyarakat hari ini, tanpa menggadaikan kepentingan lingkungan dan generasi mendatang.
“Pemerintah itu merupakan solusi yang bisa memberikan jawaban bagi masyarakatnya,” pungkasnya. (ags)