Mereka yang terpapar pengaruh tersebut perlu dipandang sebagai korban dari pengaruh maupun jaringan yang lebih besar.
Dengan demikian, penanganannya harus mengedepankan pendekatan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan, bukan semata-mata memberikan penilaian negatif terhadap individu yang terpapar.
Melalui deklarasi sinergi dan rangkaian pelatihan tersebut, BNPT bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap seluruh satuan pendidikan semakin siap membangun langkah-langkah preventif dalam mencegah tindakan kekerasan yang melibatkan peserta didik.
Baca Juga:PASI Lakukan Pemasalan lewat Kejuaraan Pelajar, dari TK hingga SMPBaru Pelepasan, Atlet Kota Cirebon Langsung Raih Emas Perdana di Porprov Jabar XV/2026
Penguatan kapasitas tenaga pendidik juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sekolah dalam mengenali gejala awal munculnya persoalan, melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman.
Serta memberikan penanganan yang tepat apabila terjadi insiden yang membutuhkan pendampingan khusus.
Kolaborasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa pencegahan intoleransi, radikalisme, dan kekerasan di kalangan generasi muda bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah.
Keterlibatan keluarga, pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.
Dengan sinergi yang kuat dan berkelanjutan, lingkungan pendidikan diharapkan dapat menjadi ruang yang tidak hanya melahirkan generasi cerdas dan berprestasi, tetapi juga membentuk anak-anak yang memiliki karakter toleran, menjunjung tinggi keberagaman, serta menolak segala bentuk kekerasan. (*)