RADARCIREBON.ID – Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon meninjau dua lokasi calon Sekolah Rakyat, yakni SD Negeri Kesenden dan SMPN 18 Cirebon, pada Selasa (3/6/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya percepatan program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon mendukung penuh program tersebut.
Baca Juga:Ribuan Hewan Kurban di Cirebon Telah Diperiksa dan Layak DisembelihDorong Aturan Jam Malam untuk Pelajar Segera Diberlakukan
Menurutnya, Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini akan mengadopsi konsep boarding school hybrid dengan fasilitas yang lengkap. Seluruh kebutuhan siswa akan difasilitasi, mulai dari pakaian seragam, alat tulis, perlengkapan sekolah, hingga konsumsi harian,” jelasnya.
Saat ini, kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat telah mencapai 20 persen dari target 100 persen.
Beberapa gedung sekolah negeri akan dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat. Sosialisasi juga masih terus dilakukan, terutama kepada para orang tua siswa.
“Masih banyak orang tua yang belum sepenuhnya siap melepas anak-anaknya masuk Sekolah Rakyat karena tidak bisa dikunjungi setiap saat. Kami pastikan kunjungan tetap dapat dilakukan pada akhir pekan, seperti halnya sekolah boarding lainnya,” tambah Agus.
Untuk menjalankan program ini, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang terdiri dari tiga bidang: Sarana dan Prasarana, Sinergi dan Kolaborasi, serta Kurikulum dan Tenaga Pendidik (Kurtendik).
Meski demikian, Agus mengakui bahwa masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait koordinasi antar instansi pemerintah pusat.
Baca Juga:Dinas Lingkungan Hidup Pasang Larangan Galian Pasir Argasunya Kota CirebonLelang Proyek Belum Jelas, Proyek Betonisasi Ciremai Raya Kota Cirebon Ditarget Bulan Ini
“Sejauh ini belum ada integrasi secara menyeluruh. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian masih bekerja secara parsial,” ungkapnya.
Satgas Sarana dan Prasarana telah menugaskan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemeliharaan dan pembangunan fasilitas seperti dapur, kamar mandi, aula, hingga ruang makan.
Sementara itu, Satgas Kurtendik masih melakukan pemetaan tenaga pengajar untuk mendistribusikan PNS, guru P3K paruh waktu, dan guru honorer.
“Sekolah Rakyat akan dijalankan secara hybrid dengan sekolah negeri. Metode pembelajarannya kemungkinan akan berbeda. Siswa yang terdampak relokasi akan dipindahkan ke SMPN 13, SMPN 16, atau SMPN 3,” jelas Agus.