INDRAMAYU – Sebanyak 38 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sepakat membentuk perkumpulan sebagai wadah koordinasi dan peningkatan kualitas pelatihan. Kesepakatan itu dihasilkan dalam acara halal bihalal sekaligus musyawarah pembentukan organisasi yang digelar di RM Mangga, Indramayu pada Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga selesai itu turut dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Suasana berlangsung akrab, dengan semangat mempererat silaturahmi antar pengusaha LPK sekaligus memperkuat hubungan dengan instansi terkait.
Dalam sambutannya, perwakilan panitia Waslani yang juga penggiat sertifikasi pelaku LPK menekankan pentingnya kolaborasi antarpengelola. Sementara itu, perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Nonon Citra Wulandari, serta perwakilan BNSP, Prof. Amilin, menyoroti perlunya peningkatan mutu pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
Baca Juga:Waspadai Kemarau Ekstrem, 28 KTH Paguyuban Silihwangi Majakuning Bergerak Antisipasi Karhutla di CiremaiSDN Kebon Baru 4 Cirebon Tembus Top 10 SD Terbaik Nasional
Setelah pembukaan dan sambutan, forum memasuki agenda utamam yakni musyawarah pembentukan perkumpulan. Para peserta menyampaikan berbagai masukan mengenai tujuan organisasi, struktur kepengurusan, serta rencana program kerja. Hasilnya, seluruh peserta sepakat membentuk Perkumpulan Pengusaha LPK.
Dalam musyawarah tersebut, muncul tiga usulan nama perkumpulan, yakni Perkumpulan Pengelola LPK, Persatuan Pengelola LPK, dan Perkumpulan Penggiat LPK. Selain itu, disepakati pula sekretariat beralamat di Jalan Wirapati, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.
Struktur kepengurusan yang dihasilkan antara lain, Waslani sebagai Ketua Umum, Teguh AP sebagai Ketua I, dan Hendri Kusuma sebagai Ketua II. Posisi Sekretaris Umum dijabat M. Hanif Abiyyu Handana, dibantu Faturohman dan Hayyun Heriansyah. Adapun Bendahara Umum dipercayakan kepada Dewi Ekawati, dengan pendamping Yandi dan Sriani. Dewan pengawas diisi oleh Carmadi dan Yahya.
Waslani yang dipercaya sebagai Ketua umum, usai acara menyatakan komitmennya agar seluruh pengelola LPK ke depan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, LPK tidak boleh menjalankan tugas di luar pelatihan dan penyiapan kompetensi siswa. “Ke depan kita berkomitmen memfasilitasi para siswa untuk memiliki sertifikasi profesi dari BNSP,” ujarnya.