RADARCIREBON.ID- Retaknya hubungan Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida makin menjadi sorotan. Bukan hanya diperbincangkan masyarakat, dinamika politik di internal pemerintahan Kota Cirebon itu kini mulai memunculkan dorongan agar partai pengusung turun tangan lebih serius.
Pengamat politik Kota Cirebon Sutan Aji Nugraha menilai sikap Ketua DPC PKB Kota Cirebon Syaifurrohman atau Gus Ipul yang mengedepankan pendekatan persuasif dalam dinamika Edo-Farida, memang tidak keliru.
Namun, menurutnya, PKB tidak cukup hanya mengimbau rekonsiliasi tanpa langkah politik yang lebih konkret. “Seharusnya dia (ketua PKB, red) mampu memberikan solusi politik dan organisasi bagi kadernya yakni Siti Farida,” ujar Sutan Aji Nugraha, Minggu (10/5/2026).
Baca Juga:Status Tenaga Honorer Guru Terancam Dihapus, Kadisdik Minta Guru Honorer Tak PanikJaga Kondisi Fisik Jelang Puncak Haji, Jamaah Gelombang Dua Harus Kenakan Ihram-Sandal sejak dari Embarkasi
Ia menilai, pendekatan komunikasi dan ajakan berdamai sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan. Namun, situasi hubungan antara kedua pimpinan daerah itu ternyata belum menunjukkan tanda-tanda membaik. “Pernyataan Gus Ipul lebih kepada pendekatan persuasif, di mana hal itu dirasa pernah dilakukan juga. Hasilnya?” katanya.
Menurut Sutan, konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa dianggap persoalan personal semata. Ketika disharmoni mulai terbuka ke publik, dampaknya dapat merembet pada stabilitas birokrasi dan jalannya pemerintahan.
Apalagi, situasi tersebut muncul setelah agenda rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Kondisi itu dinilai berpotensi memunculkan kegamangan di kalangan ASN jika dibiarkan berlarut-larut.
Ia menegaskan, partai politik pengusung memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga soliditas pemerintahan yang mereka lahirkan. Karena itu, PKB dinilai perlu memiliki strategi dan sikap organisasi yang lebih jelas.
“Dalam politik itu intinya adalah alat tekan. Maka daripada itu PKB sebagai partai pengusung sudah jauh memikirkan strategi dan taktik akan hal yang akan terjadi, ya seperti sekarang ini,” tegasnya.
Sutan juga mengingatkan, sejarah politik di berbagai daerah menunjukkan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap retak di tengah jalan. Jika tidak segera diselesaikan, konflik semacam itu bisa bermuara pada pecah kongsi politik hingga terganggunya pelayanan publik.