RADARCIREBON.ID –Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai merealisasikan program rumah tidak layak huni (rutilahu) tahun 2026. Total ada 446 unit rumah warga kurang mampu yang menjadi target pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Cirebon Drs H Imron MAgpun meninjau langsung pembangunan rumah rutilahu di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Rabu (13/5).
Baca Juga:Fatayat NU Punya Tanggung Jawab Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan100 Juta Warga Jalani CKG, Akses Kesehatan Berkualitas Kian Meluas
“Program rutilahu ini untuk seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Targetnya ada 446 rumah yang dibangun,” ujarnya.
Khusus di Desa Melakasari, terdapat 11 rumah warga yang mendapatkan program Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BBRS). Rumah-rumah yang sebelumnya tidak layak huni dibongkar kemudian dibangun kembali dari awal.
“Ada 11 rumah. Pembangunannya dimulai dari nol,” katanya.
Imron berharap program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan. Terutama dalam menciptakan hunian yang lebih layak dan nyaman.
“Harapannya masyarakat yang menerima manfaat bisa hidup lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Melakasari Sochibi menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Cirebon atas bantuan yang diberikan kepada warganya.
Menurut dia, program rutilahu sangat membantu masyarakat yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
“Kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih. Program ini sangat membantu warga yang rumahnya tidak layak huni,” ujarnya.
Baca Juga:Penjualan Hewan Kurban di Cirebon Meningkat, Domba Garut dan Sapi Simental Jadi BuruanKemenkeu Dampingi Dirjen Bea Cukai
Sochibi mengungkapkan, sebelumnya pihak desa mengajukan sebanyak 85 unit rumah untuk mendapatkan bantuan perbaikan. Namun, tahun ini baru 11 unit yang terealisasi.
“Kami sangat bersyukur tahun ini bisa mendapatkan 11 unit rumah. Masih ada puluhan rumah lagi yang belum mendapatkan bantuan,” katanya.
Ia menjelaskan, realisasi bantuan saat ini diprioritaskan bagi rumah yang masuk dalam kawasan berdasarkan SK kumuh. Meski demikian, pihak desa akan terus mengawal agar rumah warga lain di luar kawasan tersebut juga bisa mendapatkan bantuan pada tahap berikutnya.
“Mudah-mudahan ke depan yang di luar SK kumuh juga bisa mendapatkan bantuan, karena memang kebutuhan di desa kami masih cukup banyak,” pungkasnya. (den/adv)