“Alhamdulillah sekarang sudah memasuki tahun kelima. Mudah-mudahan alpukatnya segera panen dan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes),” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan warga dan pemerintah desa, Toto Suharto menegaskan kehadirannya bukan untuk melakukan audit, melainkan menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Saya hadir bukan untuk mengaudit. Saya ingin berdiskusi dengan pemerintah desa dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Toto.
Baca Juga:Cemburu Berujung Maut, Pria Asal Cirebon Ditetapkan Tersangka Penganiayaan di Tamkot KuninganMahasiswa Kuningan Soroti KDMP, MBG hingga Pelemahan Rupiah
Politisi PAN itu mengaku telah mengunjungi lebih dari 100 titik desa dalam agenda serupa. Dari berbagai kunjungan tersebut, hampir seluruh desa menghadapi persoalan yang sama, yakni ketidakpastian anggaran akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat.
“Kepala desa sudah menyusun program dan menetapkannya dalam APBDes. Namun di tengah jalan anggarannya dipangkas. Bukan hilang, tetapi sementara dialihkan untuk program KDMP. Kondisi ini membuat banyak desa bingung karena program pembangunan yang sudah direncanakan akhirnya tertunda,” ujarnya.
Menurut Toto, situasi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar target pembangunan desa tidak terhambat. Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung sektor pertanian, harus tetap menjadi prioritas seiring gencarnya program ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan program pusat. Harus ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Kalau irigasi tidak baik dan jalan usaha tani rusak, maka produktivitas petani juga akan terganggu,” tegasnya.
Toto memastikan berbagai usulan yang belum dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten maupun Dana Desa akan dicoba diperjuangkan melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD Jawa Barat asal Kabupaten Kuningan untuk bersama-sama mengawal kebutuhan pembangunan di desa-desa.
“Kebetulan saat ini ada tiga anggota DPRD Provinsi asal Kuningan dari berbagai partai. Mari kita duduk bersama mengawal kebutuhan masyarakat. Yang terpenting sekarang usulan harus masuk terlebih dahulu ke dalam SIPD Provinsi agar bisa dibahas dalam RKPD dan berpeluang mendapatkan alokasi anggaran tahun 2027,” katanya. (ags)