RADARCIREBON.ID – Kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan sebagian alokasi Dana Desa untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai dirasakan dampaknya oleh sejumlah desa.
Keterbatasan anggaran yang muncul akibat kebijakan tersebut membuat sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan terpaksa ditunda, termasuk pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Kondisi itu disampaikan Pemerintah Desa Randobawa Girang, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dihadiri Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm Apt.
Baca Juga:Cemburu Berujung Maut, Pria Asal Cirebon Ditetapkan Tersangka Penganiayaan di Tamkot KuninganMahasiswa Kuningan Soroti KDMP, MBG hingga Pelemahan Rupiah
Dalam forum tersebut, pemerintah desa mengungkapkan bahwa pengurangan alokasi Dana Desa berdampak langsung terhadap sejumlah program prioritas yang sebelumnya telah direncanakan dan disampaikan kepada masyarakat.
Padahal, Randobawa Girang selama ini dikenal sebagai salah satu desa berprestasi di Kabupaten Kuningan. Desa tersebut telah menyandang status Desa Mandiri sejak 2015 dan meraih berbagai penghargaan, termasuk sebagai desa unggulan di sektor pariwisata.
Namun, berbagai capaian tersebut kini dihadapkan pada tantangan baru. Pemangkasan anggaran Dana Desa yang mencapai sekitar Rp500 juta membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan yang telah masuk dalam perencanaan.
Perwakilan pemerintah desa menjelaskan bahwa salah satu program yang terdampak adalah pembangunan dua titik jalan usaha tani yang sebelumnya menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Kami sudah menyampaikan janji kepada masyarakat untuk membangun dua titik jalan usaha tani. Namun karena adanya pengurangan anggaran, rencana itu belum bisa direalisasikan,” ungkap perwakilan pemerintah desa.
Menurutnya, jalan usaha tani memiliki peran strategis karena menjadi akses utama bagi para petani dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Kondisi infrastruktur yang memadai akan sangat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya distribusi hasil panen.
Karena itu, Pemerintah Desa Randobawa Girang berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pihak terkait lainnya agar pembangunan infrastruktur tersebut tetap dapat direalisasikan meskipun anggaran Dana Desa mengalami pengurangan.
Baca Juga:Dukungan Pusat Menguat, JLTS Kuningan Ditargetkan Fungsional Sepanjang 5 Kilometer pada 2027Komisi V DPR RI Dorong Kelanjutan JLTS Kuningan, Skema Pendanaan Ganda Jadi Jalan Keluar
Selain itu, pemerintah desa juga terus berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan aset desa. Tanah kas desa seluas 24 hektare yang sebelumnya dikelola pihak lain dan mengalami penebangan, kini sedang dihijaukan kembali dengan tanaman alpukat dan kopi.