RADARCIREBON.ID- Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda kembali menggelinding ke permukaan. Gelombang penolakan mulai muncul secara terbuka. Perubahan nama ini dinilai tidak memiliki dasar sosiologis yang kuat. Urgensinya pun dipertanyakan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Pegiat budaya sekaligus Pendiri Komunitas Pusaka Cirebon Kendi Pertula, Chaidir Susilaningrat angkat bicara. Dia menegaskan wacana tersebut sangat tidak mendesak. “Saya tidak melihat adanya urgensi yang kuat untuk melakukan perubahan nama tersebut saat ini,” tegas Chaidir kepada Radar Cirebon, Minggu (5/7/2026).
Langkah politik ini dinilai berisiko tinggi terhadap stabilitas daerah. Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Karakternya sangat multikultural. Masyarakatnya heterogen. Jika dipaksakan diubah menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda, friksi sosial baru rawan pecah di tingkat akar rumput.
Baca Juga:Melihat Lagi Penataan Ikon Baru Kota Cirebon, Penataan Hilir Kalibaru Masih Menanti AnggaranPemerintah Percepat Digitalisasi Administrasi dan Pelayanan
Secara regulasi, Jawa Barat bukan hanya milik satu dominasi suku tunggal. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat telah resmi mengakui keberadaan tiga etnis asli. Yaitu etnis Sunda, Cirebon, dan Betawi. Tiga bahasa daerahnya juga diakui setara dalam payung hukum yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Chaidir mengingatkan potensi ketersinggungan kultural di wilayah perbatasan administratif. “Bayangkan jika di perbatasan Losari, Kabupaten Cirebon, terpampang tulisan ‘Selamat Datang di Provinsi Sunda’,” ujarnya memberi ilustrasi geografis yang riil.
Warga Losari mayoritas menggunakan bahasa Cirebon dan Jawa Pesisiran dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak menggunakan bahasa Sunda. Kondisi serupa dipastikan terjadi di wilayah Bekasi, Depok, dan sebagian Bogor. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Jakarta. Kultur dan dialek jauh lebih dekat dengan Betawi. “Romantisme historis satu suku tidak boleh menegasikan realitas kultural suku lain yang nyata ada,” jelas Chaidir.
Gugatan terhadap dikotomi nama Sunda juga bersandar pada argumentasi sejarah yang sangat kuat. Chaidir menjelaskan, berdasarkan catatan sejarah komprehensif, wilayah Jawa Barat pasca-pecahnya Kerajaan Tarumanagara terbelah menjadi dua kekuatan besar yang strategis. Dua entitas ini memiliki garis politik dan kebudayaan yang berbeda.