RADARCIREBON.ID – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Cirebon belum memenuhi target. Hingga Juli, 35 dari 80 SMP Negeri belum memenuhi kuota peserta didik baru.
Bahkan, ada satu sekolah yang baru terisi sekitar setengah dari daya tampung yang telah disediakan.
Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sekolah dengan kekurangan siswa terbanyak adalah SMPN 3 Plered.
Baca Juga:Cuaca Sudah Membaik tapi Tangkapan Nelayan Citemu Seret, Ternyata Ini PenyebabnyaDLH Waspadai Potensi Kebakaran Spontan di TPA
Dari total daya tampung sebanyak 287 siswa, baru menerima 151 pendaftar atau masih kekurangan sekitar 136 siswa.
Selain SMPN 3 Plered, SMPN 2 Babakan juga tercatat belum memenuhi kuota. Sekolah itu masih membutuhkan sekitar 60 siswa lagi.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Ronianto SPd MM membenarkan, masih adanya puluhan SMPN yang belum memenuhi kuota SPMB.
Karena itu, pihaknya segera membuka program optimalisasi keterserapan daya tampung SPMB yang berlangsung hingga 11 Juli 2026.
“Optimalisasi ini akan dilaksanakan hingga 11 Juli nanti. Harapannya sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota bisa segera terpenuhi,” ujar Ronianto saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7).
Dijelaskannya, program optimalisasi itu difokuskan bagi 35 SMP Negeri yang masih memiliki kursi kosong.
“Kalau SMPN 2 Babakan masih kurang sekitar 60 siswa. Sisanya tidak banyak, ada yang kurang satu, dua, sampai puluhan siswa,” katanya.
Baca Juga:Segera Bentuk Pansel Calon Direksi Baru, Pemkab Targetkan Merger BKC dan BCJ Tuntas di 2027Tunggu Perbup, Tunjangan Dokter Spesialis RSUD Arjawinangun Cair di APBD Perubahan
Pria yang akrab disapa Roni itu menegaskan, melalui tahap optimalisasi ini, calon peserta didik yang belum tertampung di sekolah lain dapat dialihkan ke SMP Negeri yang masih memiliki sisa kuota.
“Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan daya tampung sekaligus memastikan seluruh lulusan SD tetap melanjutkan pendidikan,” katanya.
Masih kata Roni, pemerintah daerah tidak membedakan apakah siswa melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri maupun swasta. Yang terpenting, seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan.
“Pada prinsipnya kami tidak mempermasalahkan anak tersebut sekolah di swasta atau negeri, yang penting sekolah. Kami juga sedang menyisir anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah,” katanya.
Saat ini, lanjut Roni, pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap lulusan SD yang belum melanjutkan pendidikan untuk mengetahui penyebabnya sekaligus memberikan solusi.