Selain Imigrasi, sejumlah lembaga lain seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agama, hingga Pegadaian juga diharapkan bergabung sehingga fungsi MPP benar-benar menjadi pusat pelayanan publik terpadu.
“Kami menyadari, masih ada sejumlah kendala yang membuat optimalisasi MPP berjalan lambat, salah satunya kesiapan sumber daya manusia hingga komitmen masing-masing instansi untuk menempatkan petugas pelayanan secara rutin,” pungkasnya. (sam)
