RADARCIREBON.ID – Opsi penggabungan (merger) atau bahkan pembubaran pada BUMD yang dianggap sakit sudah sering diungkapkan. Tapi, Pemkot Cirebon tak ambil opsi itu. Saat ini, direksi baru justru sudah ditetapkan Wali Kota Effendi Edo.
Nah, nama-nama Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi baru di tiga BUMD, seperti PD Pembangunan, Perumda Farmasi Ciremai, dan Perumda Pasar Berintan, mendapat perhatian Komisi II DPRD Kota Cirebon. DPRD sendiri menyebut tahapan penjaringan hingga penetapan nama-nama oleh wali kota perlu diapresiasi. Tapi, wakil rakyat meminta ada pembenahan serius. Bila direksi baru tidak mampu menghadirkan perubahan positif dan BUMD tetap menjadi beban keuangan daerah, maka opsi merger (penggabungan) atau bahkan pembubaran perlu dipertimbangkan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon M Noupel SH MH memberikan tanggapan terkait pengisian jajaran Dewas dan Direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Menurutnya, kehadiran direksi definitif diharapkan mampu membawa angin segar dan mendorong pembenahan di tubuh perusahaan milik daerah tersebut.
Baca Juga:Terulang; Problem Sampah di Kabupaten Cirebon, Akses TPAS Gunung Santri Ditutup LagiPenetapan Jajaran Direksi dan Dewas Baru BUMD, Keluar Lubang Jarum atau Sekadar Berburu Suntikan Modal?
Meski menilai proses pengisian jabatan berlangsung cukup lama hingga menimbulkan kekosongan kepemimpinan definitif, Komisi II tetap menyambut baik penetapan para direksi baru. “Selama masa kekosongan, posisi pimpinan BUMD hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis secara maksimal,” ujar dia,
Terkait nama-nama yang terpilih, Noupel mengajak semua pihak untuk berpikiran positif atau husnuzan terhadap keputusan Wali Kota Cirebon. Menurutnya, wali kota tentu telah memilih figur yang dianggap memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi untuk membawa perubahan di BUMD. “Semua pihak mesti berbaik sangka kepada wali kota,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurut Noupel, meskipun kedekatan politik kerap menjadi sorotan dalam setiap proses pengisian jabatan pasca-pemilu atau pilkada, para direksi yang telah dipercaya harus mampu membuktikan kapasitasnya melalui kinerja nyata.
Noupel menilai kondisi sejumlah BUMD di Kota Cirebon saat ini membutuhkan pembenahan mendasar. Ia menyoroti masih adanya BUMD yang terkesan “hidup segan mati tak mau” dan bergantung pada suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).