RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kabupaten Cirebon mempercepat persiapan pelaksanaan Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak cepat untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis rampung sebelum hari pelaksanaan.
Persiapan kegiatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, kemarin.
Baca Juga:Antrean Panjang, Evaluasi Pengaturan APILLBalaikota Mulai Lengang, ASN Bersiap Bekerja di GCM, Meja Kursi Diangkut, Pekan Depan Kantor Aktif
Rapat juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan, unsur Forkopimcam, TNI-Polri, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), TKSK, Tagana, serta perangkat daerah terkait.
Rencananya, Open House dan MPLS akan dilaksanakan di Kawasan Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial RI.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat amanah untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut. Karena itu, sinergi seluruh pihak menjadi faktor utama agar pelaksanaan berjalan lancar.
“Pemkab Cirebon mendapat amanah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sinergi seluruh pihak menjadi faktor penting agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan,” ujar Hafidz.
Dijelaskannya, jadwal kegiatan mengalami perubahan setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial. Semula Open House dan MPLS direncanakan berlangsung pada 13–14 Juli 2026, namun diundur menjadi 30 Juli 2026.
Perubahan jadwal tersebut membuat seluruh tahapan persiapan harus dipercepat.
Hafidz meminta setiap perangkat daerah segera menyelesaikan kebutuhan teknis di lapangan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala.
“Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan dapat dipenuhi tepat waktu,” katanya.
Baca Juga:Cegah Identitas Ganda, Segera Terapkan Face Recognition, Disdukcapil Kabupaten Cirebon Terus Perkuat IdentitaDesak Revisi Regulasi Jamkesda, Layanan Dinilai Belum Tepat Sasaran, DPRD Usul Skema Berbasis Desil
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan menegaskan, pentingnya penyusunan skenario pelaksanaan yang matang.
Menurutnya, kegiatan tersebut harus mampu menunjukkan kesiapan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah penyelenggara program Sekolah Rakyat.
Ia mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan juga akan menjadi bagian dari bahan evaluasi dan pelaporan Kementerian Sosial kepada Presiden sehingga setiap tahapan harus dipersiapkan secara maksimal.
“Kita harus memahami target yang ingin dicapai sehingga seluruh sumber daya dapat difokuskan untuk mendukung tujuan tersebut,” tegas Nanan.