“Saya sudah mendatangi banyak desa di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan saya, dan persoalannya hampir sama. Kepala desa mengeluhkan berkurangnya Dana Desa sehingga berdampak terhadap pembangunan. Aspirasi ini tentu akan saya kawal dan perjuangkan,” kata Toto.
Politisi PAN yang mewakili daerah pemilihan Jabar XIII meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran itu menjelaskan, seluruh usulan pembangunan harus terlebih dahulu masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan dibahas bersama dalam pembahasan Rancangan APBD Provinsi Jawa Barat agar memiliki peluang direalisasikan.
“Saya akan mengawal usulan yang disampaikan masyarakat. Nanti akan kita lihat dalam pembahasan RAPBD Provinsi apakah aspirasi itu dapat masuk menjadi program prioritas. Yang penting usulannya lengkap dan masuk melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Baca Juga:Lahan Kritis di Timur Kuningan Disiapkan Jadi Kawasan IndustriKunci Arah APBD 2027: Bupati Prioritaskan Pertanian, Green Tourism, dan Infrastruktur
Toto juga menepis anggapan bahwa kunjungan kerjanya ke desa-desa berkaitan dengan kepentingan politik elektoral. Menurutnya, kegiatan pengawasan merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat tanpa memandang basis dukungan politik.
“Saya datang bukan karena menghitung suara. Masih jauh dari pemilu. Bahkan ada desa yang tidak memberikan suara kepada saya, tetapi tetap saya kunjungi. Ini bagian dari silaturahmi sekaligus menjalankan amanah sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan,” tandasnya.
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, Toto mengajak pemerintah desa melihat program tersebut sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Menurutnya, apabila koperasi dikelola secara profesional, keuntungan yang diperoleh dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga hasilnya kembali dinikmati masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa. (ags)