RADARCIREBON.ID- Pernyataan mendadak dari Wali Kota Cirebon Effendi Edo yang membantah adanya praktik setoran uang dalam proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BUMD justru menimbulkan ragam spekulasi.
Ketua DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004, Suryana, menilai pernyataan Edo adalah pernyataan anomali. Apalagi disampaikan secara tiba-tiba tanpa adanya pemicu awal. Kata Suryana, ini langkah yang tidak lazim. “Bantahan sepihak ini justru berpotensi menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak luar maupun penegak hukum untuk mendalami proses seleksi tersebut,” tegas Suryana, Senin (3/8/2026).
Justru, kata Suryana, potensi kebocoran informasi biasanya dari internal. Ia mengatakan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah di berbagai wilayah, umumnya tidak bersumber dari pihak luar, melainkan dari lingkaran internal yang tidak puas dengan kebijakan politik, seperti rotasi jabatan atau penunjukan direksi.
Baca Juga:Ucapan Wali Kota Jangan Cuma di BUMD, Soal Tidak Ada Setoran Uang saat Proses Penjaringan Dewas dan DireksiKe Pasar Kanoman di Tengah Rencana Revitalisasi, Sempat Dipagari Seng, tapi Dibongkar Lagi
Untuk itu, Suryana menyarankan kepada Wali Kota Edo untuk tetap fokus bekerja tanpa perlu mengeluarkan pernyataan pembuktian diri yang tidak diminta. Jika proses seleksi berjalan bersih, lanjutnya, klarifikasi cukup disampaikan apabila ada pertanyaan resmi dari pihak berwenang.
Selain persoalan seleksi, efektivitas BUMD di Kota Cirebon, khususnya Perumda Farmasi Ciremai, PD Pembangunan, dan Perumda Pasar Berintan juga mendapat sorotan terkait minimnya kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengawasan yang dinilai belum optimal, disinyalir menjadi salah satu pemicu kurang maksimalnya kontribusi pendapatan daerah.
Ia menjelaskan, efisiensi dan transparansi laporan keuangan BUMD harus terus ditekankan agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara logis dan terukur. Suryana menjelaskan, pada periode saat dirinya menjabat Ketua DPRD periode 1999-2004, potensi pendapatan bersih yang diraih Farmasi maupun PD Pasar cukup signifikan. Namun, nilai penyetoran ke kas daerah dinilai belum sebanding dan terkesan pas-pasan.
Ia mengatakan banyak kendala operasional terjadi bukan semata karena ketidakcermatan pengelola, melainkan akibat ketiadaan kontrol dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang terhadap jajaran direksi. Apabila BUMD terus mencatatkan kontribusi nihil, Suryana menyarankan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.